DPRD Kabupaten Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna Terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024

Dharmasraya, binews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya menggelar rapat paripurna pada Kamis, 18 September 2024, di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Dharmasraya. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Nota penjelasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dharmasraya, H. Adlisman, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Dharmasraya. Dalam penjelasannya, Sekda menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun 2024 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi terkini di Kabupaten Dharmasraya, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Wigiono, dan didampingi oleh Wakil Ketua sementara, Ade Sudarman, S.Pd. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam pembahasannya, Ranperda Perubahan APBD ini memuat beberapa poin penting yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Beberapa sektor prioritas yang menjadi sorotan antara lain:

Baca juga: Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII 2025, Ini Kebanggaan Gubernur Mahyeldi

Pembangunan Infrastruktur: Pemkab Dharmasraya berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Peningkatan Kesehatan: Anggaran di sektor kesehatan akan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta penanganan stunting dan gizi buruk.

Pendidikan: Pemkab juga akan memperkuat anggaran di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendukung program beasiswa bagi pelajar berprestasi.

Kesejahteraan Sosial: Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD ini.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Hadiri Pelantikan Pengurus IPSI, Dukung Penuh Pelestarian dan Prestasi Pencak Silat

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD sementara, Wigiono, menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi APBD agar sesuai dengan target dan rencana yang telah disusun.

Penulis: Imel
Editor: BiNews