KPU Jangan Terjebak Pelaksanaan Tender Pengadaan

LIMAPULUH KOTA, binews.id — Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, HM Nurnas, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak gegabah dalam menggunakan anggaran Pilkada 2020. Bahkan, HM Nurnas juga mewanti-wanti agar KPU tak terjebak dalam pelaksanan tender pengadaan kebutuhan Pilkada itu.

Dikatakan Nurnas, dalam Pilkada Gubernur, APBD Sumbar yang dialokasikan dalam benuk hibah ke KPU senilai Rp138 miliar.

Menurut HM Nurnas angka sebesar itu bagi Sumbar tidak sedikit, tapi diakomodir karena sesuai kebutuhan riil yang diajukan KPU Sumbar.

"Tapi mesti jelimet dalam menggunakan anggaran itu jangan habis tokok belek berbunyi,"ujar HM Nurnas saat Monev Pelaksanan Pilkada ke KPU Limapuluh Kota, Selasa 28 Juli 2020.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

HM Nurnas yang berurat berakar sebagai konsultan sebelum menjadi Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat tiga periode, mengingatkan gunakan anggaran sesuai e-katalok dan jangan sampai terjebak kongkalingkong pelaksanaan tender pengadaan.

Soal Pilkada di tengah pandemi jangan ada anggapan KPU bahwa akan leluasa menggunakan anggaran dan melabrak aturan soal pengadaan barang dan jasa.

"Ini penting karena pada Perppu yang telah disepakati menjadi UU yang diatur itu tidak ada keleluasaan menggunakan anggaran, artinya aturan yang mengatur masih berlaku terkait penggunaan anggaran KPU itu,"ujar HM Nurnas.

Silahkan pakai anggaran, digunakan untuk Pilkada aman covid-19, tapi sesuaikan dengan ketentuan, sebab menurut Akademisi Hukum Unand saat berdiskusi di Forum Jurnalis Peduli Pilkada Sumbar beberapa hari lalu, di Perppu yang disetujui menjadi UU hanya mengatur Pilkada 9 Desember 2020. Dan Pilkada bisa diundur jika covid-19 tidak terkendali.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, UNP Pastikan Kualitas Pendidikan Tetap Terjaga dan Tidak Berdampak Pada UKT

"Berarti, mematuhi ketentuan soal penggunaan anggaran yang berlaku harus. Silahkan digeser menyesuaikan kegunaan terkait kondisi covid-19 tapi tetap merujuk ketentuan terkait,"ujar HM Nurnas.

Penulis: Imel
Editor: BiNews