Wujudkan Pemerintahan Yang Informatif, Nagari Malampah Barat Raih Penghargaan Nasional

JAKARTA, binews.id- Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, raih penghargaan nasional Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024, di Ballroom 1 Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Apresiasi tertinggi dari Komisi Informasi Pusat diserahkan bagi 10 desa terbaik nasional, dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah menteri dan wakil menteri, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gubernur Sumbar dan tujuh gubernur lainnya, serta Bupati Pasaman Sabar AS, dan sembilan bupati lainnya.

Ada tiga kategori yang ditetapkan bagi 10 desa terbaik tahun 2024, yakni desa maju, desa berkembang dan desa tertinggal.

Menko AHY dalam pidato tanpa teks, menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, guna merangsang tumbuhnya partisipasi dan kepedulian masyarakat.

Baca juga: 100 Tukang dan Pemilik Toko Bangunan Pasbar Ikuti Pelatihan Aplikasi Produk PT Semen Padang

"Ada 17.000 pulau dari aceh hingga papua. Bicara keterbukaan informasi, harus dilengkapi infrastruktur dan perangkat digitalnya. Seluruh anak bangsa harus memperoleh informasi yang sama," kata Menko AHY.

Menurutnya, negara demokrasi bukan seperti kastil dengan benteng-benteng kokoh yang mengelilinginya, tapi negara hendaknya seperti rumah kaca yang bisa dilihat secara transparan.

Dijelaskan Menko AHY, sejalan dengan komitmen Pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming, melalui visi dan misi Astacita yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, maka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien harus terselenggara secara baik dan efektif.

Kepada generasi muda, AHY mengingatkan jangan menjadi konsumen berita yang disinformasi, karena akan sangat membahayakan bagi perkembangan generasi muda ke depannya.

Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024

Ketua KI Pusat, Doni Yusgiantiro dalam laporan menyebutkan, bahwa pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi bagi lembaga negara, pemerintahan pusat hingga daerah dan desa.

Penulis: Imel
Editor: BiNews