Ketua PJKIP Sumbar Almudazir Apresiasi Dukungan Pimpinan DPRD Padang pada Keterbukaan Informasi Publik

PADANG, binews.id -- Satu langkah maju, dari kalangan Pimpinan DPRD Kota Padang. Saat menerima Audiensi Pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang pada Senin, 18 November 2024, pimpinan DPRD kota Padang menyatakan dukungannya pada Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, SS, WU, mengapresiasi dukungan pimpinan DPRD Kota Padang periode 2024-2029 tersebut. Pasalnya, sudah lebih 10 tahun Komisi Informasi Sumbar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, tak pernah Pemerintah Kota Padang mendapatkan Predikat Badan Publik Informatif. Beda dengan sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumbar.

Dikatakan Almudazir, predikat Informatif merupakan Marwah dan citra baik bagi Badan Publik. Karena dengan predikat itu membuktikan adanya transparansi dalam pengelolaan badan publik tersebut.

"Komitmen transparansi dan keterbukaan informasi bagi pimpinan badan publik, sekaligus akan menggambarkan komitmen anti korupsinya. Karena, keterbukaan informasi publik, salah satu jurus ampuh melawan korupsi," tegas Almudazir.

Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024

Almudazir juga mendorong Pemerintah dan DPRD Kota Padang mewujudkan komitmen Keterbukaan Informasi Publik nya itu dengan mempercepat pembentukan Komisi Informasi Kota Padang.

"Kehadiran Komisi Informasi Kota Padang, tak membutuhkan anggaran yang besar. Tapi dampaknya pada tata kelola pemerintahan yang Good and Clean Goverment akan sangat luar biasa," ungkap Almudazir.

Yuliandri Chandra menjelaskan, PJKIP merupakan organisasi yang mendorong keterbukaan publik di daerah ini. "Kami juga mendorong nantinya ada Komisi Informasi di Kota Padang", ujarnya.

"Sebagai perkumpulan jurnalis keterbukaan informasi publik, tentu kami nanti akan banyak berkomunikasi dengan Pimpinan DPRD Kota Padang", ujar Zamri Yahya yang akrab dipanggil BY tersebut.

Baca juga: Komisi Informasi Sumsel Studi Tiru ke Sumbar untuk Perkuat Monev Keterbukaan Informasi

"Pembinaan itu bisa berupa Uji Kompetensi Wartawan, Workshop atau Bimtek yang difasilitasi DPRD Kota Padang atau Pimpinan DPRD Kota Padang", terangnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews