BNPB dan Pemprov Sumbar Perkuat Mitigasi Bencana, Fokus pada Kesiapsiagaan dan Kolaborasi

PADANG, binews.id — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa meskipun frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 tergolong relatif tidak masif, kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah rawan bencana.
Dalam rapat koordinasi kebencanaan yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/5/25), di Auditorium Istana Gubernur, Letjen Suharyanto menekankan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Kita semua sepakat bahwa pencegahan dan upaya proaktif sebelum bencana terjadi sangat penting. Rapat ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Baca juga: Dakwah Sunyi dari Teras Negeri: Jejak Pengabdian UPZ Baznas Semen Padang Menyusuri Mentawai
Ia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari program prioritas nasional (Asta Cita). Presiden menginstruksikan BNPB untuk mendampingi secara intensif pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat, dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada Sumatera Barat, baik dalam bentuk logistik kesiapsiagaan maupun bantuan pascabencana, menyusul bencana besar yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024 lalu. Bantuan tersebut termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai kabupaten dan kota.
Baca juga: Waspada di Perlintasan KA: Jangan Abaikan Keselamatan!
Menanggapi potensi gempa megathrust di wilayah barat Sumatera, Suharyanto menjelaskan bahwa secara ilmiah potensi tersebut memang ada, namun hingga kini belum ada metode, ilmuwan manapun diseluruh dunia yang mampu memprediksi kapan gempa besar tersebut akan terjadi. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan.
"Yang terpenting adalah masyarakat memahami bagaimana menyelamatkan diri. Di Kota Padang, misalnya, jika terjadi gempa megathrust, warga harus bisa mencapai zona aman dari pantai dalam waktu 18 hingga 50 menit. Gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian 2 hingga 16 meter," jelasnya. Sejumlah shelter telah dibangun untuk perlindungan sementara, namun evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman tetap menjadi keharusan.
Baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Kesepakatan Awal RPJMD 2025--2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan meningkatkan peran aktif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. "Kami akan memastikan bahwa seluruh pejabat di tingkat kabupaten/kota tidak menganggap enteng persoalan bencana. Tidak boleh ada yang merasa dianaktirikan dalam upaya ini," tegasnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Waspada di Perlintasan KA: Jangan Abaikan Keselamatan!
- Polda Sumbar Gelar Operasi Patuh Singgalang 2025 Selama 14 Hari, Fokus pada Keselamatan Pengendara
- Gubernur Mahyeldi: SPM Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Laporan
- Nabuang Sarok PT Semen Padang Menginspirasi, Kota Pariaman Gagas Transformasi TPA
- Sekdaprov Targetkan 30 Persen OPD di Sumbar Jadi Badan Publik Informatif pada Monev KIP 2025