BNPB dan Pemprov Sumbar Perkuat Mitigasi Bencana, Fokus pada Kesiapsiagaan dan Kolaborasi

PADANG, binews.id — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa meskipun frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 tergolong relatif tidak masif, kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah rawan bencana.
Dalam rapat koordinasi kebencanaan yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/5/25), di Auditorium Istana Gubernur, Letjen Suharyanto menekankan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Kita semua sepakat bahwa pencegahan dan upaya proaktif sebelum bencana terjadi sangat penting. Rapat ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Baca juga: Pahlawan Emas Pertama PON Beladiri Sumbar, Yusma Deswita Disambut Meriah di BIM
Ia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari program prioritas nasional (Asta Cita). Presiden menginstruksikan BNPB untuk mendampingi secara intensif pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat, dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada Sumatera Barat, baik dalam bentuk logistik kesiapsiagaan maupun bantuan pascabencana, menyusul bencana besar yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024 lalu. Bantuan tersebut termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai kabupaten dan kota.
Baca juga: Wali Kota Sawahlunto Buka Kegiatan Manasik Haji Anak RA se-Kota Sawahlunto
Menanggapi potensi gempa megathrust di wilayah barat Sumatera, Suharyanto menjelaskan bahwa secara ilmiah potensi tersebut memang ada, namun hingga kini belum ada metode, ilmuwan manapun diseluruh dunia yang mampu memprediksi kapan gempa besar tersebut akan terjadi. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan.
"Yang terpenting adalah masyarakat memahami bagaimana menyelamatkan diri. Di Kota Padang, misalnya, jika terjadi gempa megathrust, warga harus bisa mencapai zona aman dari pantai dalam waktu 18 hingga 50 menit. Gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian 2 hingga 16 meter," jelasnya. Sejumlah shelter telah dibangun untuk perlindungan sementara, namun evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman tetap menjadi keharusan.
Baca juga: Perkuat Sinergi, Kabid Humas Polda Sumbar Ajak Media Jadi Pilar Demokrasi di Ranah Minang
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan meningkatkan peran aktif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. "Kami akan memastikan bahwa seluruh pejabat di tingkat kabupaten/kota tidak menganggap enteng persoalan bencana. Tidak boleh ada yang merasa dianaktirikan dalam upaya ini," tegasnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Monev 2025, Tegaskan Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik
- Wawako Maigus Nasir Tuntut ASN Padang miliki Kompetensi Digitalisasi
- Pemko dan BAZNAS Padang Salurkan Bantuan pada Korban Kebakaran di Pemancungan
- Dorong Investasi Energi Hijau, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Punya Potensi Luar Biasa
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serahkan Bantuan Rp25 Juta kepada Korban Kebakaran Pamancungan