Sidang Terbuka Sengketa Fa-Ge dan KPU Sumbar Diwarnai Penolakan Saksi

PADANG, Binews.id -- Sidang Musyawarah terbuka sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), antara pemohon Pasangan Fakhrizal-Genius dengan Termohon KPU, memasuki tahap kedua, Selasa (11/8), setelah sebelumnya gagal dalam mediasi tertutup.
Pada sidang musyawarah terbuka kedua ini, saksi pemohon yang juga merupakan LO daerah kabupaten Padang Pariaman Ely, tidak diperkenankan untuk memberi keterangan, karena tidak bisa menunjukkan KTP Elektronik dan hanya bisa menunjukkan KTP Manual serta pasport yang sudah habis masa pemakaiannya.
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen yang memimpin musyawarah tersebut menegaskan, sesuai dengan aturan mengenai pemilu, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memberi keterangan, karena dalam pemilu wajib menggunakan identitas elektronik.
Apriza Benzani sebagai PH pemohon, menerima keputusan pimpinan musyawarah untuk tidak menerima kesaksian dari Lo tersebut, berhubung tidak memiliki KTP-e dan tidak bisa menunjukkan identitas lain, seperti SIM dan lainnya.
Baca juga: Peluncuruan Gerbong Sepeda Non Lipat Oleh PT KAI Divre II Sumbar Tuai Apresiasi
Saksi pemohon yang tidak diperkenankan masuk Ely, ketika ditanyakan hal tersebut mengatakan, KTP-e miliknya hilang, dan ketika akan mengurus blanko tidak ada.
"KTP saya hilang, dan yang ada cuma KTP Manual, dan pasport yang memang sudah mati, karena ketika saya akan mengurus kata pihak kecamatan blanko habis," ungkap Ely.
Pada sidang musyawarah terbuka kedua ini, KPU Sumbar juga menghadirkan saksi berasal dari KPU Padang Pariaman dan PPS dari kota Padang.
Kordiv Hukum KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani didampingi Kabag Hukum, Tekhnis dan Hupmas Aan Wuryanto dan kasubag Tekhnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, siap untuk mengikuti persidangan musyawarah.
Baca juga: Wali Kota Pariaman Berikan Kuliah Umum di Prodi Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNP
Selain itu, KPU juga sudah menyiapkan beberapa saksi untuk memberi keterangan, sesuai dengan permintaan Bawaslu sebagai penyelenggara musyawarah penyelesaian sengketa pilkada.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI