Pemprov Sumbar Edukasi Covid-19 Melalui Lembaga Penyiaran

PADANG, binews.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan lembaga penyiaran KPID Sumatera Barat akan selalu menggelar program edukasi Covid-19 kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran di Sumatera Barat.
Dalam wawancara secara langsung di Padang FM, Sabtu (22/8) Gubernur Irwan Prayitno menekankan ada dua langkah paling efektif yang terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Sumatera Barat, pertama dari sisi pemerintahan Irwan mengatakan dalam segi pengendalian pemerintah akan terus memasifkan proses testing, tracing dan tracking yang merupakan kunci dalam memperlambat penyebaran Covid-19.
Selain itu langkah pemerintah dalam penyembuhan pasien covid-19 melakukan isolasi karantina, treatment rumah sakit. Pembagian treatment yang dilakukan seperti isolasi karantina untuk pasien positif ringan (OTG) yang berada di RS Gadut dan BPSDM, sedangkan pasien yang dalam pantauan (PDP) pasien positif sedang dan berat dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19.
Sedangkan yang kedua, langkah efektif pada sisi masyarakat, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu menggunkan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Edukasi dan sosialisasi tersebut terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca juga: Pemprov Sumbar Perkuat Penerapan Delapan Strategi Penanggulangan Covid-19
"Namun masyarakat abai akan hal itu, imbauan dan sosialisasi yang selalu dilakukan tidak mempan bagi masyarakat sehingga keluarlah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk memberikan sanksi administratif berupa denda sosial, sanksi sosial, teguran, pencabutan izin bagi restoran dan hotel," ujar Irwan.
Irwan mengatakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang terbit tanggal 4 Agustus 2020, sementara Sumatera Barat sudah duluan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tanggal 07 Juni 2020.
"Tetapi ini tidak begitu efektif, sekarang sedang proses membuat Peraturan Daerah dengan DPRD Sumatera Barat yang rencananya 2 (dua) minggu kedepan akan selesai, yang dalam perda tersebut tidak hanya sanksi ringan administratif tetapi sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ujar Irwan menegaskan.
Harapan Irwan untuk kesehatan bersama, masyarakat aman dari Covid-19 dan terbentuk budaya kebiasan baru maka perlunya sanksi tegas dari aturan yang ada.
Baca juga: Audiensi dengan Wagub Sumbar, Angkasa Pura II Paparkan Soal Peningkatan Layanan di BIM
Peran lembaga kepenyiaran selama ini juga ikut berperan aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyakarat bagaimana melawan covid-19, dalam hal ini Ketua KPID Sumatera Barat Afriendi Sikumbang mengatakan adapun langkah ataupun sosialisasi yang terus dilakukan KPID selaku lembaga penyiaran dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui televisi, dan radio.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Setelah Covid Landai, Andani: Reformasi Ketahanan Kesehatan
- SE Gubernur Sumbar, ke Hotel, Restoran Hingga Objek Wisata Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin
- Meski Pandemi Melandai, Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM
- Pimpin Monitoring dan Evaluasi Vaksinasi Sumbar, Wagub : Kita Berjibaku Terus
- Gubernur Mahyeldi Tegaskan Semua ASN Pemprov Sumbar Wajib Vaksin
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025