Komisi IV DPRD Padang Dorong Efektivitas Anggaran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada KUA-PPAS 2026

PADANG, binews.id -- DPRD Kota Padang terus menggulirkan pembahasan intensif terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja dari masing-masing komisi.

Pembahasan berlangsung selama dua hari, 4-5 Agustus 2025, dan difokuskan pada penajaman program prioritas serta evaluasi efektivitas anggaran guna memastikan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengarkan paparan dari 11 OPD mitra kerja, di antaranya RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin), Dinas Pariwisata, Dispora, serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

"Pembahasan berjalan cukup lancar. Hari pertama kami bahas enam OPD, dan hari kedua lima OPD. Semua program yang diajukan merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga nanti bisa kita nilai apakah visi besar Wali Kota Padang dalam lima tahun dapat tercapai," ujar Iskandar, Rabu (6/8/2025).

Ia menegaskan bahwa setiap rencana anggaran yang diajukan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar pada serapan, tetapi pada manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

"Ujung dari semua pembahasan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak berdampak. Karena itu, semua sektor harus bersinergi," tegasnya.

Komisi IV juga menaruh perhatian serius terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun, dan seluruh OPD penghasil PAD diminta untuk meningkatkan kinerja dan inovasi.

"Ini bukan target yang ringan, tapi kami optimis bisa dicapai jika seluruh OPD bekerja maksimal," tambah Iskandar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengakui bahwa pembahasan KUA-PPAS tahun ini berlangsung cukup dinamis dan menantang.

Banyaknya usulan program dari berbagai OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang antara belanja dan pendapatan.

"Pembahasannya cukup alot. Banyak program yang penting dan patut diperjuangkan, tapi semua harus proporsional. Kita tidak bisa asal menyetujui tanpa melihat kemampuan keuangan daerah," ujar Muharlion.

Penulis: Imel
Editor: Imel