Perda New Normal Mulai Dibahas di DPRD Sumbar

Di lain sisi, Endarto mengapresiasi perda terkait new normal atau tatanan baru di masa pandemi ini disusun DPRD dengan berbasis karifan lokal. Ini menurutnya sangat baik. Apalagi mengingat masalah pembatasan sosial memang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini tentu saja akan lebih baik jika dikaitkan dengan kearifan lokal yang menjadi salah satu unsur aturan, kebiasaan atau budaya kehidupan masyarakat. Namun dia mengingatkan, Sumbar harus menyesuaikan dengan kebiasaan kearifan lokal, kebutuham kemampuan daerah dan masyarakat dalam menyusun kebijakan di dalam perda.

"Misalnya untuk sanksi, jika di DKI itu Rp250 ribu. Maka di Sumbar bisa Rp50 ribu atau Rp75 ribu. Tidak harus menyamakan dengan DKI karena sanksi ini bukan untuk pelanggaran kriminal. Melainkan untuk penertiban kedisplinan serta sosialisasi agar masyrakat patuh aturan new normal," ujarnya.

Asisten 1 Pemprov Sumbar mengatakan gubernur sebenarnya sudah sejak akhir Maret mengapungkan wacana perlunya perda ini. Peraturan gubernur saja dinilai tidak cukup untuk mengoptimalkan kepatuan seluruh masyarakat dan berbagai sektor terhadap aturan new normal.

Namun dirasakan tetap perlu ada perda agar pelaksanaannya lebih optimal. Menurut dia, memang perda ini harus segera ada. Apalagi dikarenakan jumlah kasus positif covid 19 meningkat tajam.

Ketua Bapemperda DPRD Sumbar juga berpikir hal yang sama. Dia berharap ranperda ini tidak memerlukan waktu lama untuk disahkan menjadi perda. Jika ditilik dari pembahasan perda-perda pada umumnya, biasanya memakan waktu yang diperlukan relatif lama. Namun diharapkan untuk ranperda new normal ini diharapkan bisa lebih cepat.

"Kira harapkan ranperda ini segera selesai dan disahkan jadi perda. Setelah kajian dari bamperda dprd, maka nanti tinggal pansus (panitia khusus) DPRD yang melanjutkan pembahasan," ujarnya. (Rel /DW)

Penulis: Imel
Editor: Imel