DPRD Sumbar Gelar Paripurna Tutup Masa Sidang Kedua 2020

PADANG, Binews.id —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar menggelar rapat paripurna tutup masa persidangan kedua, dan paripurna buka masa persidangan ketiga Tahun 2020, di Gedung DPRD Sumbar, baru - baru ini di DPRD Sumbar

Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat mengatakan, persidangan kedua tahun 2020 adalah masa yang berat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebab, bertepatan dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 di Sumatera Barat, yang mengakibatkan banyak tugas kedewananan tak dapat terlaksana, sehingga berdampak pada realisasi target kinerja.

"Meski banyak kegiatan yang direncanakan tak bisa terlaksana, pimpinan dan anggota dewan tetap berkomitmen melakukan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat, yaitunya dalam bentuk keterlibatan dalam penanganan Covid-19, sesuai kewenangan DPRD," kata Supardi.

Ia menuturkan, selama pandemi Covid-19, anggota DPRD lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat untuk melihat, memantau, dan mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Akan Gelar Pasar Murah di Lapangan Kantin

Kembali Supardi menjelaskan , masa persidangan kedua beberapa program kegiatan yang mengalami keterlambatan. Salah satunya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di mana dari empat target pembahasan Ranperda, baru satu yang bisa dilaksanakan, sedang tiga lainnya ditunda ke masa sidang ketiga.

Oleh karena banyaknya pembahasan Ranperda yang tertunda, sambung Supardi, DPRD bersama Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat perlu meninjau kembali target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2020, di mana terdapat tiga Ranperda yang merupakan lanjutan dari pembahasan masa sidang pertama tahun 2020 yang berhasil ditetapkan.

"Terkait pelaksanaan fungsi anggaran, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah DPRD telah berhasil menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, dan melakukan pembahasan pendahuluan terhadap perubahan rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2020 dan rancangan kebijakan anggaran tahun 2021," katanya lagi.

Ia menambahkan, di masa persidangan kedua ini, anggota DPRD juga telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) guna menjemput aspirasi sekaligus meninjau kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Laporan dari hasil kunjungan masa reses tersebut, menjadi bagian yang disampaikan di dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada pemerintah.

Baca juga: Kembali Mutasi Bergulir di Lingkungan Pemko Bukittinggi,64 Pejabat Dilantik Wako Erman Safar

Lebih lanjut, terkait RKUPA PPAS APBD tahun 2020 dan RKUA PPAS APBD tahun 2021, ia meminta pemerintah daerah menitikberatkan pada pemulihan ekonomi. Terutama untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor ekonomi menjadi terganggu. Tidak saja usaha besar, tetapi kondisi yang sama juga dirasakan masyarakat bawah, di mana banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar.

Penulis: Imel
Editor: BiNews