Komisi IV DPRD Padang Soroti Infrastruktur Pendidikan Terdampak Banjir Bandang

PADANG, binews.id -- Komisi IV DPRD Padang menerima laporan terkait satu gedung sekolah yang hanyut akibat banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah. Nasib ratusan siswa yang akan segera mengikuti ujian semester ganjil pun masih belum jelas.

Anggota DPRD Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi alarm serius bagi perhatian terhadap infrastruktur pendidikan, terutama dalam mitigasi bencana.

Pernyataan itu disampaikannya saat rapat kerja (Raker) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa lalu.

Mulyadi menyoroti dampak bencana yang begitu masif dan menegaskan pentingnya ketelitian serta profesionalisme pemerintah dalam menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah.

Di kesempatan yang sama, ia juga menyinggung persoalan data warga terdampak bencana yang berubah-ubah dalam tiga hari terakhir. Kondisi ini menurutnya menjadi bukti lemahnya sistem pendataan dan koordinasi pemerintah.

"Data semua warga terdampak harus akurat. Ini menjadi dasar dari setiap kebijakan. Jika datanya berubah-ubah, maka kerja pemerintah patut dievaluasi," tegas Mulyadi.

Ia juga menyoroti lambannya pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat kecamatan. Hingga kini, beberapa kecamatan masih belum menyelesaikan proses pencairan yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga terdampak.

Mulyadi menyebut pemanfaatan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian di Pauh pada masa darurat dapat dimaklumi. Namun, setelah masa tanggap darurat berakhir, harus ada solusi konkret agar proses belajar mengajar dapat kembali normal.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi warga yang rumahnya rusak berat bahkan hanyut, seperti yang dialami masyarakat di Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah (KPIK). Pemerintah harus memastikan adanya arah kebijakan yang jelas untuk hunian sementara maupun hunian tetap bagi mereka.

Menutup rapat, Mulyadi memberikan pesan tegas kepada jajaran eksekutif. "Saya minta pemerintah kota bekerja lebih profesional. Ukuran keberhasilan bukan penghargaan, tapi pelayanan nyata kepada masyarakat," ujarnya.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana dan kesiapan infrastruktur pendidikan perlu menjadi prioritas utama pemerintah agar dampak serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel