Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Mahyeldi - Vasko

Senin, 23 Februari 2026, 17:13 WIB | Pemerintahan | Kota Padang
Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Mahyeldi - Vasko
Gubernur Mahyeldi Ansharullah - Wagub Vasko Rusemy.
IKLAN BANK INDONESIA KAS KELILING

Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Struktur APBD sebagian besar telah terikat pada belanja wajib dan mengikat, sehingga fleksibilitas untuk

melakukan realokasi besar-besaran sangat terbatas. Selain itu, bencana juga berpotensi menekan sisi penerimaan daerah, baik melalui perlambatan aktivitas ekonomi maupun terganggunya basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang relatif stagnan.

Mendampingi wakil presiden
Mendampingi Wakil Presiden

Dalam konteks tersebut, langkah percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis. Penyusunan yang cepat, berbasis data kerusakan terverifikasi, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang.

Hal ini penting karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan

menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat.

Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi

menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat.

Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial,

agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.

Halaman:

Penulis: Imel
Editor: Imel

Bagikan: