Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Mahyeldi - Vasko
Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Struktur APBD sebagian besar telah terikat pada belanja wajib dan mengikat, sehingga fleksibilitas untuk
melakukan realokasi besar-besaran sangat terbatas. Selain itu, bencana juga berpotensi menekan sisi penerimaan daerah, baik melalui perlambatan aktivitas ekonomi maupun terganggunya basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang relatif stagnan.

Dalam konteks tersebut, langkah percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis. Penyusunan yang cepat, berbasis data kerusakan terverifikasi, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang.
Hal ini penting karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan
menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat.
Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi
menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat.
Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial,
agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Hari Otonomi Daerah Provinsi, Mahyeldi Tekankan Daerah Harus Inovatif dan Mandiri
- Ditjen Dukcapil Kemendagri tunjuk Kota Padang jadi Pilot Project Program Digitalisasi Bansos
- Mahyeldi Ansharullah Lepas Keberangkatan 384 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang Tahun 1447 H/2026 M
- Transformasi UKPBJ, Sekdaprov: Belanja Barang Harus Berdampak bagi Daerah
- Sekdaprov Sumbar Lantik 8 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Sumbar






