Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Mahyeldi - Vasko

Setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi lokal, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran ekonomi di Sumatera Barat. Agar efektif, pelaksanaannya tidak boleh sepenuhnya terpusat. Anggaran pusat perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sehingga pemulihan berjalan cepat dan ekonomi lokal ikut bergerak.

Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, menggerakkan kembali aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah

terdampak.

Dalam perspektif regional economic multiplier, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran akan menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap PDRB daerah. Pelaksanaan tidak seharusnya bersifat sentralistik satu pintu di tingkat kementerian/lembaga pusat saja. Jika seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dikendalikan dan dieksekusi dari pusat, maka perputaran ekonomi lokal berpotensi tidak optimal.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah skema kolaboratif multi-level governance, yaitu: pemerintah pusat mengalokasikan anggaran, merumuskan kebijakan makro, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya; pemerintah provinsi melaksanakan program sesuai kewenangan provinsi (jalan provinsi, SMA/SMK, fasilitas kesehatan provinsi, koordinasi lintas kab/kota); dan pemerintah kabupaten/kota menangani infrastruktur serta fasilitas layanan publik sesuai kewenangannya. Dengan skema ini, tidak hanya terjadi percepatan pelaksanaan, tetapi juga distribusi pekerjaankepada kontraktor dan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta peningkatan sirkulasi ekonomi di Sumatera Barat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip

desentralisasi fiskal dan asas otonomi daerah, sekaligus menjaga akuntabilitas melalui pengawasan terpadu.

Dari Pemulihan Menuju Transformasi

Refleksi satu tahun kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa Sumatera Barat mampu menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan bencana yang datang berulang sejak 2024 hingga 2025. Kemiskinan tetap terkendali, pengangguran tidak melonjak, dan distribusi pendapatan relatif membaik meskipun pertumbuhan ekonomi melambat.

Dalam konteks kebencanaan berulang, stabilitas seperti ini bukan capaian yang sederhana, melainkan mencerminkankapasitas kebijakan publik yang mampu meredam guncangan agar tidak berkembang menjadi

krisis sosial yang lebih luas.

Penulis: Imel
Editor: Imel