Pemkab Dharmasraya Bakal Gelar Bulan Reformasi Birokrasi

DHARMASRAYA, binews.id -- Pemkab Dharmasraya akan menggelar bulan reformasi birokrasi sepanjang Oktober mendatang. Selama sebulan, pemkab akan melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi dan akan memberikan penghargaan bagi perangkat daerah yang benar benar telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan tulus dan ikhlas di instansinya masing masing.

Sekretaris Daerah H. Adlisman, S.Sos., M.Si, melalui Kabagor Budi Waluyo, Senin (21/9/20) mengatakan, kegiatan bulan reformasi birokrasi ini merupakan implementasi dari pengarahan Bupati Sutan Riska yang menginginkan dilakukannya efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik. Keinginan bupati termuda itu bakal diimplementasikan melalui pelaksanaan bulan reformasi birokrasi. Selain itu, kegiatan tersebut sekaligus juga bakal menjawab pertanyaan berbagai pihak terhadap kinerja daerah.

Baca juga: Suasana Haru dan Rinai Tandai Pamit Sutan Riska dan Isteri kepada ASN Dharmasraya

Kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober itu, lanjut Budi Waluyo, adalah lomba implementasi SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), lomba pelayanan publik dan lomba inovasi daerah. "Buat yang pertama kali, cukup tiga lomba ini saja yang kita gelar. Itu sudah mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya," jelas Budi Waluyo.

Jebolan Sekolah Tinggi Perikanan Bogor ini lebih jauh menyebutkan, hasil hasil perlombaan selama bulan reformasi birokrasi akan disiapkan untuk lomba tingkat nasional. "Khusus lomba inovasi pelayanan publik, juaranya akan kita bina khusus dan akan kita ikutkan dalam kontes inovasi pelayanan publik di Kementerian PAN RB dan juga ke Badan Litbang Kemendagri. Tahun lalu kita berhasil mencapai TOP 99, semoga tahun depan ada peningkatan. Makanya kita adakan bulan reformasi birokrasi ini," imbuh Budi.

Baca juga: Bupati Dharmasraya Sutan Riska tuanku kerajaan Hadiri Malam Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sijunjung Ke-70

Selain itu, hasil lomba juga akan dimasukkan dalam penilaian indek reformasi birokrasi, dimana kenaikan indek reformasi birokrasi akan menjadi dasar besaran pemberian tunjangan daerah. Sementara lomba implementasi SAKIP akan memberi dampak pada hasil penilaian SAKIP secara nasional dan hasilnya akan menjadi dasar pemberian dana insentif daerah (DID).

"Secara tidak langsung, pelaksanaan reformasi birokrasi, akan mempengaruhi kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemkab Dharmasraya. Artinya, jika pelaksanaan reformasi birokrasi belum memuaskan, maka pemerintah pusat tidak mungkin mempercayakan anggarannya untuk pembangunan Dharmasraya," terang Budi.

Baca juga: Bupati Dharmasraya Resmikan Pasar Modern Sungai Rumbai, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Oleh karena itu, sejak awal Bupati Sutan Riska menekankan pentingnya reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya. Kini pelaksanannya akan diperlombakan supaya benar benar menjadi sebuah gerakan dalam rangka memperbaiki kualitas bangsa dan negara. (*/san)

Penulis: Imel
Editor: BiNews