Pemprov Sumbar Perkuat Sinergitas dengan Insan Media
"Jangan hanya kriteria umum, filosofi Minangkabau ABS-SBK, sebaiknya ini menjadi tolak ukur," tutupnya.
Sebelumnya Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Wariki Sutikno dalam paparannya mengatakan peran masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sangat dibutuhkan.
Menyangkut penetapan indeks demokrasi, pihaknya mengakui saat ini tengah melakukan kajian guna merevisi beberapa indikator penetapan indeks tersebut.
Baca juga: PT Semen Padang Raih PROPER Hijau 2021 dari Kementerian LHK
"Local wisdom saat ini sudah digunakan pada daerah istimewa, kedepan masih dikaji sejauh mana penerapannya," ucapnya.
Webinar kali ini juga menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Dewan Pers, IJTI Provinsi Jambi, Diskominfo Provinsi Lampung dan akademisi dari UIN Sumatera Utara.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI
