KI Sumbar Beri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bagi OPD dan PPID di Pessel

Malah dari searching google justru masifnya pesan publis oleh wartawan di FJKIP Sumbar, beberapa badan publik fokus memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di badan publik masing-masing di Sumbar.
"Tidak perlu sebut, siapa badan publik yang hebat itu. Tapi dipastikan semua badan publik punya aturan internal untuk mengelola keterbukaan informasi publik di instansinya,"ujar Adrian.
PPID Utama sekaligus Kadis Kominfo Pessel Junedi menegaskan anugerah pemeringkatan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari program Kominfo untuk memastikan Pessel Kabupaten Informatif penilaian KI Sumbar tahun 2019.
Baca juga: Owner Dempo Grup Bantu Korban Banjir Ranah Pesisir
"Bagian dari evaluasi diri sendiri dan adanya anugerah ini tentu memberikan rangsangan bagi PPID Pembantu di OPD Pessel, Kantor Camat dan Walinagari se Pessel,"ujar Jupnedi.
Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi sebagai tim penilaian keterbukaan informasi publik di Pessel mengatakan KI Sumbar tidak menargetkan sengketa informasi publik berjibun setiap tahun.
"Tapi menihilkan sengketa dan memastikan badan publik siap terbuka informasi publik,"ujar Arif.
Pjs Bupati Pessel Mardi memastikan keterbukaan informasi publik adalah kewajiban dan tugas semua badan publik.
"Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, adanya KI menjadi wadah untuk mengadu masyarakat terkait tertutup informasi publik di badan publik. Untuk memastikan publik tahu prosedur memperoleh informasi dan pengaduan dan kategori informasi publik, ini juga bagian penting dari tugas Komisi Informasi Sumbar,"ujar Mardi.
Selain itu badan publik juga bisa berkoordinasi dengan Komisi Informasi dalam pengaturan pelayanan dan pengelolaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008 jo Perki 1 tahun 2010 dan Perki Monev nomor 5 tahun 2016.
"Tapi sifatnya tidak menjadi alasan pembenar di persidangan Komisi Informasi karena majelis komisioner KI itu bekerja merdeka, mandiri dan profesional,"ujar Adrian Tuswandi.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pengurus DPD Iluni UNP Pessel Periode 2023-2027 Dikukuhkan, Rektor Prof Ganefri: Diharapkan Berkontribusi untuk Pembangunan Daerah
- Gubernur Mahyeldi Tinjau Kerusakan TPI Surantih Akibat Banjir, Minta Rincian Kerugian Segera Dilaporkan
- Owner Dempo Grup Bantu Korban Banjir Ranah Pesisir
- Gubernur Mahyeldi Serahkan Kayu Tak Bertuan Temuan Dishut Sumbar untuk Pembangunan Masjid di Pesisir Selatan
- Camat Denny Anggara Wakili Pesisir Selatan