Menteri ATR/BPN Sebut Pemprov Sumbar Terbaik se Indonesia Dalam Pengamanan Aset

PADANG, binews.id -- PT. PLN melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengejar dan mempercepat pengamanan aset yang dimiliki PLN di Sumatera Barat.

Acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Selasa (24/11/2020) di Hotel Grand Zuri Padang.

Acara Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Direktur PLN Persero Zulkifli Zaini, Kepala Korwil 9 KPK Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Walikota, Forkopimda, Kakanwil BPN se Sumbar dan kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar.

Pengelolaan aset sangat penting bagi setiap institusi pemerintah daerah maupun PT. PLN persero, ini menyangkut tertib penatausahaan keuangan daerah atau institusi. Persoalan dibidang aset adalah persoalan pengamanan aset tanah, baik dalam hal legalitas tanah formalnya (sertifikat) ataupun penguatan fisik bidang tanahnya.

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN Gelar Aksi Bersih dan Olah Sampah di 54 Lokasi Se-Indonesia

"Hadirnya kerjasama antara KPK dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Pemda Sumbar dengan PLN serta lembaga lainnya. Memberikan kemudahan kepada kita untuk tertib penatausahaan keuangan daerah, karena ini sangat berdampak pada kinerja daerah dan juga penting untuk opini BPK," kata Irwan Prayitno dalam sambutannya, (24/11).

Irwan Prayitno menjelaskan, hampir setiap tahun ditemui persoalan-persoalan lahan yang ditemui BPK yang terus diperbaiki dan disempurnakan.

"Dengan adanya acara ini, kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri ATR dan Ibu Wakil Ketua KPK yang bersedia hadir pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertipikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Sumbar," ucapnya.

Masalah lahan merupakan warisan dari lemahnya tatakelola aset jaman dulu. Pemerintah daerah dulunya banyak mendapatkan hak atas tanah dari hibah masyarakat ataupun proses ganti rugi.

Baca juga: Cuaca Ekstrem di Beberapa Titik Sumbar, Tim PLN Gerak Cepat Evakuasi Jaringan Terdampak

Di Sumbar dikenal dengan istilah "silih jariah" tanah-tanah yang diperoleh melalui proses ini banyak tidak didukung dengan administrasi yang baik yang juga memiliki administrasi dulunya, ini yang membuat lemahnya tata kelola aset.

Penulis: Imel
Editor: BiNews