Nevi : Capai Ketahanan Pangan Nasional, Sinergi dan Koordinasi Antar Kemendag dan Lembaga Harus Kuat

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan menyampaikan agar pemerintah di tahun 2021 ini lebih memberikan fokus kepada pencapaian ketahanan pangan nasional. Kementerian Perdagangan dapat memberikan porsi pada program-programnya untuk ketahanan pangan ini sekaligus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian atau Lembaga terkait.
Berdasarkan data dan keterangan yang di himpun Nevi, tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$21,75 miliar, akan tetapi surplus tersebut timbul karena adanya penurunan impor yang sangat tajam sebesar 17,34%, bukan karena meningkatnya kinerja ekspor.
"Seharusnya adanya pandemi Covid-19 juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meminimalisir impor. Memaksimalkan ekspor non migas dari sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan sebagai pertahanan melawan covid-19 merupakan kebijakan yang sangat tepat dan pro rakyat," ujar Politisi PKS ini.
Nevi menjabarkan, berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ada indikasi penurunan kinerja industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor, yang terdampak adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, daripada kita mengandalkan produk bahan baku luar, sebaiknya sumberdaya kita yang ada dalam negeri yang potensinya belum dioptimalkan, dapat digenjot sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama komoditas pangan.
Baca juga: Wako Hendri Arnis Sampaikan Usulan Pembangunan Prioritas ke DPR RI
Legislator asal Sumatera Barat ini menyarankan kepada kemendag secara khusus, agar untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan sudah cukup sehingga tidak perlu impor dan harga di masyarakat dapat ditekan. Pada kampanye bapak Presiden Jokowi menjanjikan akan membatasi Importasi produk pangan untuk mengutamakan petani dalam negeri. Ini mesti dapat diwujudkan oleh seluruh jajarannya termasuk kemendag. Agar kejadian importasi beras pada tahun 2018 sebesar 2,25 juta ton, lalu terus berlanjut pada tahun 2019 tidak terulang dan terulang lagi tiap tahun.
"Intinya adalah sinergi dan koordinasi kuat antar kementerian dan Lembaga. Selama ini kita sangat tergantung pada turbulensi permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang tidak seimbang, karena kekuatan dalam negeri kita rapuh. Mari kita tekadkan, agar kemandirian pangan kita kuat, sehingga dimasa depan maksimal akhir kepemimpinan presiden jokowi, cita-cita kita memiliki ketahanan pangan nasional yang stabil dapat terwujud," tutup Nevi Zuairina. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Apical Group Perluas Investasinya di Sumbar
- Melalui Program Galeh Babelok, Gubernur Sumbar Rangkul Pengusaha Riau dan Perantau Minang
- Berturut-turut, Pemprov Sumbar Kembali Raih Anugerah Adinata Syariah 2025
- PLTP Muaro Laboh II Capai Financial Close, Gubernur Sumbar Sebut Momentum Sejarah Energi Hijau
- SIG Gelar RUPST 2025: Bagi Dividen Rp648,75 Miliar dan Lakukan Pergantian Direksi-Komut
Bank Nagari Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Pegawai
Ekonomi - 16 Juni 2025