Covid-19, Empat Tahapan Pilkada Serentak Ditunda

PADANG, binews.id --- KPU RI resmi menerbitkan surat keputusan 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tentang penundaan tahapan Pilkada 2020, seperti dikutip dari kompas.com.

Alasan KPU menunda tahapan Pilkada 2020 menyusul perkembangan penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dari surat keputusan itu ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Keluar surat putusan itu tentu mendatangkan kepuasan kepada Pengamat Politik Sumbar Yosmeri, dari rekam digital sosok ini paling getol membulirkan pikiran meminta tinjau ulang jadwal tahapan Pilkada karena wabah Covid-19 dan alasan kemanusiaan.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Pastikan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif

Begitu putusan KPU tentang penundaan tahapan Pilkada 2020, Yosmeri mengingatkan jika wabah Covid-19 tidak terkendali apalagi masa tanggap darurat sampai idul fitri, maka Presiden bisa saja terbitkan Perpu tunda Pilkada sampai 2021.

"Presiden bisa menerbitkan Perpu untuk menunda Pilkada ke 2021, itu kalau penanganan covid-19 tidak tuntas, atau wabah semakin tak terkendali, opsi Pilkada 2021 bisa saja ditetapkan lewat Perpu oleh Presiden,"ujar Yosmeri, Minggu (22/3) kepada media di Padang.

Dan jika Pilkada ditunda 2021, maka anggaran pelaksanaan Pilkada 2020, bisa menambahkan cadangan dana tanggap darurat, baik APBN maupun APBD.

"Karena biaya untuk menekan laju virus corona sangat besar,"ujar Yosmeri.

Baca juga: Pemilu Ulang DPD RI Dapil Sumbar: Ketua DPRD Dharmasraya Saksikan Pelantikan Anggota PPK dan PPS

Sebab punahnya Covid-19 tidak ada yang bisa jamin hari H nya kapan. Saat ini saja kata Yosmeri semua elemen pemerintah dan msyarakat harus konsentrasi bergerak bersama dan beraksi serempak memutus rantai sebaran Covid-19.

Penulis: Imel
Editor: BiNews