IKIP Penting untuk Memantau Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Sementara itu Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska didampingi Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi dan Indra Sukma Kabid IKP Kominfo mewakili Kadis Kominfo Sumbar, Jasman, mengatakan untuk IKIP 2021, Sumbar sudah memproses.

"Saat ini tengah menentukan informan ahli, lalu dilakukan FGD dan pengisian kuisioner yang dikeluarkan KI Pusat. FGD di Sumbar direncanakan April," ujar Nofal Wiska.

Menurut Adrian, hadiri diskusi IKIP di Jabar tentu menjadi ajang masukan dan sharing bagaimana pelaksanaan IKIP di Sumbar lebih baik.

Baca juga: Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi

"Tujuannya indeks Sumbar baik tentu memberikan sumbangsih lebih membaikan indek Indonesia," ujar Adrian.

Sekda Jabar Setyawan sebut tidak ada yang tertutup di sini, apalagi Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkenal transparan.

"Semua program Pemprov dishare ke media sosial terutama instagram, saya dan DPRD aja sering terkejut melihat cepatnya program tersebar ke publik," ujar Sekda Jabar saat membuka diskusi IKIP di Gedung Sate itu.

Pemprov Jawa Barat sangat tahu sekali arti penting transparan dan keterbukaan data yaitu Pemerintahan yang terbuka (open governance), cegah tindak pidana korupsi, sinergi pemerintah dengan masyarakat dan menangkal berita hoax.

"Jabar ingin jadi West Java Digital Province, ini semua harus kerja, termasuk keterbukaan informasi publik harus kuat," ujar Sekda. (rilis: ppid-kisb/mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews