IKIP Penting untuk Memantau Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Senin, 08 Maret 2021, 15:34 WIB | Politik | Nasional

BANDUNG, binews.id -- Komisioner KI Pusat Romanus Ndau mengatakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) kerja penting Komisi Informasi Pusat untuk memantau bagaimana keterbukaan informasi publik suatu daerah atau negara.

"IKIP penting untuk memantau keterbukaan informasi publik untuk kemajuan suatu daerah," ujar Romanus saat menjadi narasumber pada diskusi IKIP dilaksanakan KI Jabar, Senin (8/3/21) di Gedung Sate Bandung.

Menurut Romanus, IKIP diperkuat oleh tiga shelter informan ahli, ada akademisi, pelaku usaha dan masyarakat penerima manfaat keterbukaan informasi publik.

"Kalau kata pak gubernur Jabar terbuka, tapi informan ahli mengangak bukan seperti itu maksud keterbukaan bisa saja IKIP Jabar rendah hasilnya nanti," ujar Romanus.

Diskusi khusus tentang siap Jabar laksanakan IKIP 2021, urgensi keterbukaan informasi publik untuk indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) 2021 digelar dihadiri KI Pusat dan KI provinsi lain termasuk KI Sumbar.

Ada lima prinsip dasar harus terpenuhi untuk dijalankan sesuai perintah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak untuk mengetahui, memeriksa, mendapatkan dokumen dan mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi.

Keterbukaan data di Indonesia kata Ketua KI Jabar Ijang Faisal, indek globalnya di posisi 61 dari 94 negara artinya indeks Keterbukaan Informasi Publik masih kalah dibandingkan Singapura.

IKIP dilaksanakan KI Pusat melibatkan KI Provinsi dan stakeholder di daerah termasuk akademisi dan aktivis pegiat keterbukaan informasi publik

"Ini beda dengan Monev program tahunan KI, tapi IKIP melibatkan banyak unsur untuk mencurahkan pikirannya demi meningkatkan Indek Keterbukaan Data Global Indonesia," ujar Ketua KI Jabar Ijang Faisal yang berharap keterbukaan menjadi satu tarikan nafas terhadap semua program pembangunan di Jabar.

Halaman:

1 2 Selanjutnya

Penulis: Imel
Editor: BiNews