Tak Miliki Legal Standing, Sidang Sengketa Informasi Antara Syafri dan Sekkab Agam Tak Bisa Dilanjut

PADANG, binews.id -- Sidang perdana sengketa informasi dengan pemohon Syafri Isran, dan termohon Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agam, yang digelar Kamis pagi (15/4) di Komisi Informasi (KI) Sumbar tidak berjalan beberapa lama.

Pasalnya, majelis yang menyidangkan sengketa informasi dengan register 02/I/KISB-PS/2021 itu, mendapati staf atau orang yang diutus termohon yakni Kabag Hukum Setkab Agam, Desmawati, untuk sidang sengketa hari itu tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai kuasa dari termohon karena tidak miliki surat kuasa untuk sidang hari ini.

Tidak adanya surat kuasa pihak termohon diketahui beberapa saat setelah ketua majelis Nofal Wiska membuka sidang.

"Untuk sidang perdana pada sengketa bernomor register, ada empat hal yang perlu diperiksa, yaitu legal standing, kewenangan absolut, kewenangan relatif, persoalan jangka waktu, dan nyatanya kuasa dari termohon tidak dibekali surat kuasa. Itu artinya legal standing dari kuasa termohon tidak bisa diterima," kata Nofal Wiska.

Baca juga: DPRD dan Pemko Padang Siap Bentuk Komisi Informasi Kota Padang

Nofal menambahkan, hadirnya kuasa dari termohon pada siang sengketa Kamis (15/4) itu hanya sebagai pengunjung saja.

Ada pun utusan termohon, Desmawati mengaku surat panggilan sidang sengketa informasi dari KI Sumbar belum diterimanya.

"Bahkan kehadiran saya untuk ikut sidang di KI Sumbar hari itu karena perintah langsung termohon yang menjadi pimpinan saya," jelas Desmawati.

Sedangkan Anggota Majelis sidang, Arif Yumadi menyebutkan tidak ada alasan bagi termohon untuk memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk ikut sidang.

Baca juga: Bawaslu Sumbar dan Komisi Informasi Perkuat Keterbukaan Publik di Mentawai

Arif menegaskan, bagaimanapun dalam pemeriksaan awal sidang sengketa informasi ini, hal yang cukup penting untuk diketahui para pihak adakan soal legal standing.

Penulis: Imel
Editor: BiNews