Paripurna DPRD Sumbar Bahas Penyampaian RPJMD 2021-2026

PADANG, binews.id - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Gelar Paripurna penyampaian Nota Pengantar PPA Tahun 2020, RPJMD Tahun 2021 -2026 dan Ranperda Perpustakaan, di ruang sidang utama, Rabu (2/6/2021).
Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Supardi. Supardi juga menyoroti hal hal yang terkait meningkatnya kasus positif Covid-19 dan kematian Pasca perayaan Hari Raya idul Fitri 1442 H.
Dikatakan Supardi hal itu terjadi akibat lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat serta lemah dari pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah dalam penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
"Pemerintah Daerah perlu segera melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020," ujar Supardi.
Baca juga: RSUD di IKK Sarilamak dan Kebijakan Pupuk Subsidi, Duo Kadis Jalankan Aturan Yang Ada
Sesuai dengan agenda rapat yaitu, Ranperda tentang pertangungjawaban APBD Provinsi Sumbar Tahun 2020 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Realisasi pendapatan secara keseluruhan tahun 2020 Rp 6.363.065.756.244.41 atau 99,10 persen dari target direncanakan Rp Rp 6.421.814.814.751.636.
Realisasi belanja daerah Rp 6.408.293.788.337.93 atau 95,22 persen dimana untuk belanja tidak langsung realisasi sebesar 97,31 persen dan belanja langsung 90,89 persen. Dan dari pengelolaan pembiayaan realisasi tahun 2020 Rp 305.078.656.299.59 atau 98,93 persen dari rencana pembiayaan sebesar Rp 308.391.896.789.59.
Dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, maka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 260.850.624.206.07.
Baca juga: Konsultasi Banggar DPRD Sumbar: Realisasi Madatory Pengaruhi Kinerja RPJMD
Apabila dibandingkan defisit APBD tahun 2021 yang ditutup silpa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 220.000.000.000 dengan demikian masih terdapat anggaran bisa digunakan pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar lebih kurang Rp 40 Miliar untuk membiayai kegiatan prioritas dan mendesak.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan