PPID Utama Pessel Diapresiasi Komisi Informasi Sumbar

PADANG, binews.id --- Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari se Pessel digelar PPID Utama Pemkab Pessel diapresiasi komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

"PPID Utama Pemkab Pessel soal keterbukaan informasi publik (KIP) memang selalu terdepan, meski masih PPKM tapi bisa melakukan rapat koordinasi PPID Nagari se Pessel, tak salah jika tiga tahun PPID Utama diketuai Pak Junedi menjadi PPID Utama terbaik di Sumbar, kalau ada penilaian PPID Kabupaten se Indonesia, saya optimis PPID Utama Pemkab Pessel pasti terbaik juga,"ujar Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi saat menjadi pemateri pada Rakor PPID Keterbukaan Informasi Publik Nagari se Pessel secara zoom meeting, Kamis (22/7/21).

Toaik biasa Komisioner KI Sumbar dua periode ini disapa banyak kalangan di Sumbar masih miris karena capaian paripurna PPID Utama Pemkab Pessel belum ngefek ke PPID Nagari.

"PPID Utama terbaik tiga tahun berturut-turut, tapi PPID Pemerintahan Nagari yang dikirim ke Monev Komisi Informasi Sumbar, tiga tahun terakhir belum satu pun menjadi terbaik. Ini tentu menjadi PR bagi Pak Junedi sehingga pada Monev KI tahun ini PPID Nagari dari Pessel bisa menjadi jawara keterbukaan informasi publik di Sumbar klaster pemerintahan nagari," ujar Toaik.

Baca juga: JPS Ngopi TOP Bersama Ridwan Tulus, Diskusi Peluang Pariwisata Sumbar

Adrian di Rakor pagi itu meminta kepada PPID Utama Pemkab Pessel bekerja keras lakukan bimbingan ke PPID Nagari jika memang mumpuni kasih sertifikat.

"Ingat tuntutan publik akan keterbukaan informasi publik kedepan semakin kencang, jadi aneh jika PPID Nagari di Pessel kelabakan melayani dan mengelola informasi publik yang diminta publik, ada regulasi semuanya bisa di ambil, tiru dan modifikasi oleh PPID Nagari,"ujar Adrian.

Hendra J Kede Wakil Ketua KI Pusat sebagai pemateri utama di Rakor itu menekankan keterbukaan informasi publik di nagari atau desa tool-nya satu untuk mensejahterakan masyarakat desa atau nagari.

"Saya mohon pejuang keterbukaan informasi publik di pemerintahan nagari tetap berprinsip informasi publik yes untuk didedikasikan buat kesejahteraan masyarakat di nagari, ini juga garisan penting dari Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar layanan Informasi Publik yang diracik bersama Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa."ujar Hendra J Kede.

Baca juga: Ridwan Tulus: Inspirasi dari Sosok Jurnalis Unik Adrian Tuswandi dan Peran Media dalam Pariwisata Hijau

Perki 1 tahun 2018 posisinya adalah lex specialis derogat lex generalis. Perki SLID kata Hendra mengenyamping seluruh Perki terkait Standar Layanan Informasi Publik sepanjang yang diatur oleh Perki 1/2018 tersebut.

Penulis: Imel
Editor: BiNews