Gubernur Sebut Kabupaten Kota Komit Tangani Covid-19, Djafriman : Pasien Meninggal Umumnya Komorbid

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai Bupati dan Wali Kota di provinsi memiliki komitmen yang tinggi dalam hal upaya penanganan Covid-19. Hal ini terbukti dari empat daerah yang menerapkan PPKM level 4, saat ini tinggal satu daerah yaitu, Kota Padang.

"Komitmen Bupati dan Wali Kota cukup tinggi untuk memerangi Covid-19 ini. Bahkan ada yang berinisiatif untuk mengundang Dinas Kesehatan Sumbar guna mengevaluasi penanganan dan kondisi penyebaran Covid-19 di daerahnya," katanya usai Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait penanganan Covid-19 di Padang, Selasa (10/8/2021).

Ia juga mengapresiasi beberapa daerah yang tetap menerapkan kebijakan pembatasan seperti PPKM level 4 padahal daerahnya sudah ditetapkan untuk menerapkan PPKM level 3 seperti di Kota Solok.

Beberapa daerah juga melaporkan adanya penurunan kasus aktif dan angka kematian seperti di Sawahlunto. Namun, demikian ada pula beberapa daerah yang tingkat kematiannya tinggi tetapi jumlah testingnya rendah. Untuk daerah ini Pemprov Sumbar akan membantu proses testing menggunakan mobil swab Dinas Kesehatan.

Baca juga: Perdana Pimpin Apel, Wagub Vasko Ingatkan Soliditas dalam Gerak Cepat Membangun Sumbar

"Kita ada beberapa armada mobil swab PCR. Kita bantu daerah-daerah yang minim testing ini untuk mempercepat penanganan Covid-19," katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas tentang kebutuhan vaksin di kabupaten dan kota di Sumbar. Gubernur Mahyeldi mengatakan stok yang tersedia di Sumbar saat ini ada 100 ribu dosis yang akan segera didistribusikan ke daerah.

"Kita juga akan dapat tambahan vaksin dari pusat dalam beberapa hari ke depan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Semua kita distribusikan ke daerah," ujarnya.

Selain itu Gubernur meminta dukungan Bupati dan Wali Kota terkait data kebutuhan oksigen di masing-masing Rumah Sakit di daerah terutama yang melayani pasien Covid-19. Karena belum semua RS yang rutin melaporkan informasi kebutuhan oksigen tersebut.

Baca juga: Kepala Daerah Terpilih Akan Dilantik Presiden 20 Februari 2025 di Jakarta

"Ini untuk menghindari informasi yang bias terkait kebutuhan oksigen di RS," ujarnya.

Penulis: Putri
Editor: BiNews