Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota POC

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah Indonesia menyiapkan solusi lintas sektoral untuk mendorong pertumbuhan layanan pos nasional dan global. Dalam Kongres ke-27 Indonesia meminta dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Postal Operations Council (POC).
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan, sejak awal pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan layanan pos.
"Salah satu solusi lintas sektoral yang penting, juga sebagai penggerak rantai pasokan pos global, adalah transformasi digital dan adopsi teknologi digital. Saya pikir kita setuju bahwa transformasi digital telah mempercepat rantai pasokan pos global, dan meningkatkan kepuasan, pengalaman, dan kepercayaan pelanggan pada layanan pos global," ujarnya dalam Sesi Ketiga Diskusi Universal Postal Congress 2021, dari Jakarta, Selasa (10/08/2021).
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Dirjen Ismail menilai seluruh negara membutuhkan solusi baru untuk segera memulihkan semua sektor yang berdampak, antara lain untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, urusan sosial-ekonomi masyarakat, dan layanan pos global.
Baca juga: Pemprov Sumbar Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Jelang Idulfitri 1446 H
"Sejak awal pandemi ini, pembatasan pergerakan selanjutnya, dan penangguhan opsi transportasi dan pembatalan penerbangan telah menyebabkan lonjakan gangguan yang tinggi pada rantai pasokan pos global," ujarnya.
Plt. Dirjen PPIKementerian Kominfomerinci beberapa potensi gangguan yang terjadi antara lain penangguhan koridor layanan pos lintas batas, perpanjangan waktu penanganan dan pengiriman, peningkatan tidak terkirim atau pengembalian surat kepada pengirim, dan penutupan sebagian kantor atau fasilitas pos karena penyebaran infeksi Covid-19.
"Semua faktor ini tidak dapat disangkal memberikan tekanan tinggi pada rantai pasokan pos global dan jaringan pos, serta menyebabkan penurunan volume kiriman pos dan kualitas layanan pos," ujarnya.
Bahkan, menurut Dirjen Ismail, dengan kondisi pandemi yang masih terus berlangsung, pelanggan dibatasi aktivitasnya sehingga menyebabkan banyaknya transaksi berbasis digital.
Baca juga: Puncak HPN 2025 di Riau, Momen Merayakan Keberanian, Integritas dan Semangat Juang Insan Pers
"Peningkatan kualitas konektivitas internet, dan adopsi teknologi digital di tingkat mikro telah mempercepat pertumbuhan perbankan digital dan inklusi keuangan digital, layanan teknologi keuangan (fintech), dan uang/dompet elektronik untuk menggantikan metode pembayaran tunai tradisional," jelasnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Apical Group Perluas Investasinya di Sumbar
- Melalui Program Galeh Babelok, Gubernur Sumbar Rangkul Pengusaha Riau dan Perantau Minang
- Berturut-turut, Pemprov Sumbar Kembali Raih Anugerah Adinata Syariah 2025
- PLTP Muaro Laboh II Capai Financial Close, Gubernur Sumbar Sebut Momentum Sejarah Energi Hijau
- SIG Gelar RUPST 2025: Bagi Dividen Rp648,75 Miliar dan Lakukan Pergantian Direksi-Komut