Angkutan Umum Diminta Jeda Sesaat untuk Atasi Covid19, BIM bagaimana?

PADANG, binews.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta seluruh Perusahaan Angkutan Penumpang Umum untuk menghentikan sementara pengoperasian pelayanan angkutan trayek yang ada di Sumbar.
"Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini sangat dibutuhkan aksi cepat guna menghentikan meluasnya penyebaran Virus dan menghadang Corona Carrier, untuk itu diminta Perusahaan Angkutan Umum di Sumbar menghentikan pengoperasian sementara," sebut Irwan Prayitno dalam surat edaranya, Senin(30/3).
"Baik itu pelayanan trayek AKAP, AKDP, AJAP, AJDP dan pariwisata diminta untuk menghentikan pengoperasian sampai kondisi penularan Covid -19 dapat ditanggulangi dengan baik," imbuhnya
Disamping itu, Ketua Organda Sumbar Budi Syukur mengakui pihak perusahaan oto bis di Sumbar pahit menerima keputusan stop beroperasi itu.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
"Tapi karena semangat bersama untuk memutus mata rantai sebar Covid-19, meski berat kawan-kawan pengusaha angkutan darat menerima putusan stop operasi itu," ujar Budi Syukur, Selasa (31/3) di Padang.
Tapi Organda Sumbar mendesak gubernur untuk menghentikan angkutan udara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
"Gubernur harus melarang juga kedatangan orang melalui BIM, seperti menutup sementara operasional BIM kecuali keadaan mendesak," ujar Budi Syukur.
Jika alasan Pemprov, Bandara tidak kewenangan gubernur menutup operasinya. Budi Syukur menilai jangan bicara kewenangan melulu kalau menyangkut kondisi darurat Covid-19 ini.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
"Gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah, berarti punya kewenangan lebih dibandingkan siapa saja di Sumbar ini. Jika tidak mau minimal menyurati Presiden atau Menhub RI meminta operasional BIM dihentikan sementara dengan alasan bla bla bla. Pak gubernur harus lebih keras dan tegas desak pusat," ujarnya Budi Syukur.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Setelah Covid Landai, Andani: Reformasi Ketahanan Kesehatan
- SE Gubernur Sumbar, ke Hotel, Restoran Hingga Objek Wisata Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin
- Meski Pandemi Melandai, Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM
- Pimpin Monitoring dan Evaluasi Vaksinasi Sumbar, Wagub : Kita Berjibaku Terus
- Gubernur Mahyeldi Tegaskan Semua ASN Pemprov Sumbar Wajib Vaksin
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025