Ketua DPRD Sumbar Supardi Jawab Polemik Renovasi Rumah Dinas

"Anggaran benar rehab berat rumah dinas Rp5,6 miliar, karena secara teknis kami tidak tahu. Pengusulan sudah lama sebelum dilantik sebagai Ketua DPRD Sumbar," ujar Supardi
Lanjut Supardi, rumah direhab terpisah di belakang rumah Ketua DPRD Sumbar, karena posisi rumah dibangun 2015, maka secara konstruksi tidak memungkinkan dan mengkuatirkan.
"Banyak terjadi kebocoran dan digunakan untuk rapat hampir tiap malam dilakukan rapat, tidak ada MCK kecuali tempat wudhu," ujar Supardi.
Lanjut Supardi, selanjutnya gedung tersebut, usulan teman- teman dibangun dua lantai. Untuk lantai 1 ruang pertemuan, lantai 2 rumah inap tamu, karena pandemi Covid-19 banyak tamu datang dari berbagai daerah hingga sore dan malam.
"Tidak jarang mereka itu tidur di musala dan memfasilitasi tidur di hotel dekat rumah dinas tanpa dibiayai Sekwan. Seperti tamu seniman, UMKM, dan masyarakat dari daerah berbondong untuk mengadu ke Ketua DPRD Sumbar, maka ini menjadi pertimbangan," ujar Supardi
Dijelaskan Supardi, tempat tidur dan lemari masih lama, tetapi tidak pernah beli. Nama rehab berat, karena konstruksi anti gempa
"Hasil hitungan konsultan perencana, dari awal, DPRD komit memberantas Covid-19 dan partai Gerindra mengawal Covid-19. Kamar- kamar direncanakan masyarakat terkena Covid-19, bahkan sudah sering digunakan rumah dinas digunakan pasien Covid-19," ujar Supardi.
Ditambahkan Supardi, rumah dinas baru dan gedung pasti digunakan pasien Covid-19.
"Saya ditelepon Ketua DPD Gerindra Sumbar dan kena tegur, tetapi kami solid dengan partai. Kami minta maaf kepada masyarakat Sumbar, seandainya polemik ini mengganggu masyarakat, karena dianggap tidak peka. Pastinya kami selaku Ketua DPRD Sumbar sangat konsen terhadap Covid-19," ujar Supardi
Dijelaskan Supardi, pihaknya menerima arahan dan instruksi BNPB , karna Sumbar merupakan rawan bencana, maka konstruksi gedung baru akan dibangun shelter.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Padang Hadapi Diet Anggaran 2026, DPRD: Pemangkasan Dana Pusat Ubah Struktur APBD dan RPJMD
- Komisi II DPRD Padang Soroti Rendahnya PAD, Rachmad Wijaya Minta Evaluasi Kepala OPD
- Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Dorong Renovasi Kantor Lurah Batuang Taba Nan XX
- Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Struktur dan Kaderisasi PKS di 7 Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Barat