Pelantikan Amasrul sebagai Kepala DPMD Sumbar Sudah Sesuai Aturan

PADANG, binews.id -- Pelantikan Sekretaris Kota Padang, Amasrul sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu menjadi sebuah polemik.

"Proses mutasi dan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama yang dilakukan Gubernur Mahyeldi pada Senin (23/8) sudah melalui persetujuan atau rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 9 Agustus 2021 dengan Nomor B-2682/KASN08/2021," jelas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Hefdi, di ruang kerjanya, Kamis (26/08/21).

Selain dari KASN pelantikan itu juga sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 23 Agustus dengan Nomor 821/4533/SJ.

Sesuai PP 11 tahun 2017 Pengisian JPT Pratama dibawah koordinasi KASN, artinya dengan telah ada izin dan rekomendasi dari KASN serta Kemendagri, maka pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. "Jadi jelas tidak ada aturan yang dilanggar. Semua taat azas," ujarnya.

Baca juga: Pj Sekda Sumbar Ingatkan Pentingnya Program Kerja Konstruktif

Sebelum dilantik, Amasrul telah memperoleh rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020 dimana rekomendasi tersebut baru bisa dikeluarkan Kemendagri jika dalam berkas usulan calon sudah dilampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Berdasarkan surat izin itu lah Kemendagri menerbitkan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan sebagai Pejabat Tinggi Pratama di Pemprov Sumbar.

"Artinya, tanpa adanya surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi," kata Hefdi.

Lebih lanjut Hefdi mengatakan saat ini jajaran Pemprov Sumbar tengah berkonsentrasi untuk menangani pandemi yang masih belum usai. Gubernur memerintahkan seluruh jajaran OPD berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Baca juga: Ade Sudarman, S.Pd Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan COVID-19 terutama di nagari dan desa di Sumbar. Karena itu konsentrasi pimpinannya tidak boleh terpecah oleh polemik.

Penulis: Imel
Editor: BiNews