Ilmu Politik Unand Gelar Kuliah Umum, Bahas Datakrasi Menjadi Alat Bukan Menggantikan Rezim

PADANG, binews.id -- Perkembangan kehidupan digital makin menggurita, menguasai semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali di dalam politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan berbasis data ini kemudian dikenal dengan istilah datakrasi.

Bicara tentang datakrasi maka akan berbicara tentang bigdata, algoritma, teknologi digital, dan analisis data dalam bentuk artificial intelligence. Semua itu kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur masyarakat.

"Di Indonesia kita belum akrab dengan sistim ini, tapi di banyak negara seperti Cina, Singapura, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya, sudah memanfaatkan datakrasi ini dalam proses pengambilan kebijakan dan dalam mengatur kehidupan masyarakat," jelas Prof. Nusyirwan Efendi dalam kuliah umum yang digelar oleh Magister Ilmu Politik FISIP Unand, Rabu (15/9/2021).

Nusyirwan juga melihat bahwa datakrasi ini belum bisa menggantikan rezim, namun hanya sebatas sebagai alat dalam pemerintahan.

Baca juga: UNAND Resmi Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2025

"Saya belum melihat arah bahwa datakrasi ini akan mampu menggantikan sistim pemerintahan, apalagi menggantikan parlemen, partai politik dan lain lain. Namun datakrasi ini efektif digunakan dalam birokrasi, sebagai alat untuk melayani masyarakat," lanjut Direktur Pasca Sarjana Unand ini.

Kegiatan kuliah umum ini membahas tentang "Demokrasi di Era Digital : Dari Demokrasi ke Datakrasi" dan dimoderatori oleh Nofal Wiska. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Doktoral Kebijakan Publik, Magister Ilmu Politik, dan praktisi serta akademisi dan dibuka oleh Dekan FISIP Unand Dr Azwar.

Dalam kuliah umum tersebut, Dosen Universitas Lampung Dr Roby Cahyadi Kurniawan, menilik dari sisi bagaimana media sosial mengambil data keseharian penggunanya.

"Harus hati hati mengupload sesuatu di media sosial, karena setiap apapun aktivitas kita di media sosial akan masuk ke big data yang bisa digunakan untuk berbagai hal, bahkan saat ini media sosial lebih tahu dari diri kita tentang apa yang kita butuhkan," jelas Roby.

Baca juga: BEDAH VISI MISI CAKADA PADANG dI UNAND, Gagasan Hendri Septa - Hidayat Lebih Bernas dan Berbasis Kerakyatan

Dari perspektif politik elektoral, Roby Cahyadi menilai praktik memanfaatkan big data ini sudah mulai dilakukan dalam beberapa pemilihan, seperti di AS, Kenya, India dan termasuk Indonesia.

Penulis: Imel
Editor: BiNews