DPRD Bengkulu Kunjungi DPRD Sumbar Guna Pelajari Sistem Rekruitmen Komisioner KPID

Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, Jumat (15/10/2021). Kunjungan ini dalam rangka studi tiru dan koordinasi terkait mekanisme rekruitmen calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
"Kunjungan kami ingin mendapatkan petunjuk terkait mekanisme rekruitmen calon komisioner KPID terutama berkaitan dengan materi tentang nilai moral, etika, dan integritas seperti yang sedang berjalan di Sumbar," ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Sumbar tersebut.
Srie berharap mendapatkan banyak masukan dan saran dari DPRD Provinsi Sumbar, untuk bisa diterapkan dalam proses rekruitmen KPID di Provinsi Bengkulu.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Badrun menambahkan, proses seleksi calon komisioner KPID Bengkulu saat ini baru dalam tahap pendaftaran. Ia berharap, melalui studi tiru dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait mekanisme dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam proses rekruitmen tersebut.
Baca juga: Awal Tahun 2025 Investor Pasar Modal Lampaui 15 Juta
Menanggapi ini, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi. Selain psikotest dan tes kemampuan yang dilakukan oleh tim seleksi.
"Prinsipnya, kami ingin mendapatkan calon yang terbaik, memiliki nilai moral dan etika serta berintegritas," kata Nurnas.
Menurutnya, KPID sesuai dengan amanat UU Nomor 32 tahun 2002 berfungsi sebagai pemantau lembaga penyiaran. Pengawasan terhadap seluruh perilaku dan program atau konten siaran menjadi kewenangan dari KPI dan KPID.
Tujuan dari pemantauan dan pengawasan tersebut, untuk mengontrol lembaga penyiaran tetap berada dalam koridor etika dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
Baca juga: Lampaui Jumlah Pengunjung Tahun Lalu, 43 Ribu Pengunjung Ramaikan CMSE 2024
"Mengingat tujuan ini, komisioner KPID sudah selayaknya adalah orang-orang yang berintegritas serta menjunjung tinggi norma dan nilai moral tersebut," kata Nurnas.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan