Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar Hearing ke DPRD Sumbar, Bahas Pernyataan Menag hingga Ibukota Baru

PADANG, binews.id - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, menerima hearing Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat Selasa (9/11/2021) di Ruang Khusus II DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah salah satunya soal Menteri Agama.
"Kami akan pastikan aspirasi rekan- rekan semua akan sampai ketujuannya. Kami minta aspirasi kolaborasi Ormas dan tokoh Sumatera Barat diberikan secara tertulis, agar dapat ditindaklanjuti," ujar Supardi
Menurut Supardi, sebahagian aspirasi terdapat aspirasi dari pihaknya juga. Oleh karena itu, pihaknya bakal pastikan mem-followup sesuai fungsinya.
"Kami merupakan wakil rakyat, maka kami berupaya seikhlas menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangannya," ujar Supardi.
Baca juga: Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi
Supardi juga membahas masalah vaksin Covid-19 dimana kalau ada paksanaan pelaksanaan vaksin, silahkan berikan surat kepada kepala daerah dan laporkan ke Ombudsman.
Koordinator Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat, Jel Fatahullah, mengatakan, pihaknya mengomentari masalah Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, telah mencederai dan memecah belah persatuan ummat Islam. Pernyataan Yaqut yang menyebut 'Menteri Agama adalah untuk NU' dan menggeser hari besar Islam.
"Para pelaku penista Agama Islam ditindak tegas. Wacana Presiden 3 Periode menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat dan pemindahan ibukota negara tidak layak dilanjutkan, karena perekonomian morat marit tidak layak dilanjutkan," ujar Jel. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bupati Dharmasraya Jadi Pembicara Utama dalam Talk Show Perempuan Minang Bicara di Padang
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi