AKIP 2021: DPRD Sumbar Kembali Raih Predikat Informatif

BUKITTINGGI, binews.id - DPRD Sumbar kembali membuktikan keterbukaan di lembaga legislatif tersebut dengan meraih predikat Informatif, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Achievement Motivation Person 2021yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, Senin (6/12), di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi.

Kepiawaian Sekretaris DPRD SumbarRaflis, sebagai pemegang komando administratif di lembaga tersebut terbukti, dengan menerima anugerah keterbukaan dari KI Sumbar tersebut.

Di semua OPD atau dinas yang ada di Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar merupakan yang terbaik dalam keterbukaan, memiliki nilai optimal, dengan tingkatan Informatif.

Ketika menerima anugerah, Kasubag Humas Idris, mewakili Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, mengatakan, ketegasan Sekwan dalam administrasi dan pelayanan telah nyata dengan anugerah yang diterima.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

"Kita dapat meraih anugerah keterbukaan dalam pelayanan publik, karena ketegasan Pak Sekwan yang meminta agar kita terbuka dan baik dalam melayani masyarakat, tidak boleh ada ketertutupan dalam penggunaan anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kedinasan pada masyarakat banyak," tegas Idris.

Ditambahkannya, informasi publik dan keterbukaan merupakan keniscayaan, bukan hanya slogan, dimana amat dibutuhkan masyarakat dan harus dilaksanakan semua OPD, termasuk DPRD Sumbar.

"Pesan Pak Sekwan, tidak ada alasan untuk bermain-main dengan transparansi, layani masyarakat dengan baik, sehingga publik bisa mengakses apa saja kegiatan DPRD Sumbar, baik secara lembaga maupun personal, yang berkaitan dengan anggaran negara," tambah Idris lagi.

Ini merupakan ke-3 kalinya DPRD Sumbar mendapatkan anugerah, 2 di antaranya yakni tahun 2020 dan 2021 dengan predikat Informatif, menjadi peringkat dua dengan peringkat satu RSUD HB Saanin.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

"Kita berharap, tahun depan antara pelayanan publik seperti rumah sakit dan lainnya, penilaiannya dipisahkan dengan OPD, sehingga nampak jelas OPD mana yang memang terbuka dan inovatif dan mana yang tidak sama sekali," tambah Idris mengakhiri. (rel/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews