Kemendagri Evaluasi Realisasi APBD se-Indonesia

Sabtu, 25 Desember 2021, 10:54 WIB | Ragam | Kota Padang Panjang

PADANG PANJANG, binews.id — Sebagai evaluasi program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2022 secara virtual, Jumat (24/12/2021).

Dari Padang Panjang, kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putera, A.P, M.Si di Ruang VIP Balai Kota. Turut mendampingi Inspektur, Dr. Syahril, MH, CGCAE, Kepala Kepala BPKD, Dr. Winarno, ME, serta Sekretaris Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si.

Tampil sebagai narasumber, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Drs. Agung Widiadi, M.Sc dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP, Edi Mulia, Ak, M.Si, CA, CGAP, CFrA.

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, M.Si menyebutkan, realisasi anggaran di akhir tahun 2021 ini masih rendah.

"Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Desember, rata-rata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 73,23 persen atau Rp 928,25 triliun," ungkapnya.

Disebutkannya, angka realisasi belanja APBD 2021 ini didapatkan dari rata-rata realisasi belanja provinsi sebesar 78,49 persen atau Rp 305,57 triliun. Rata-rata kabupaten sebesar 71,08 persen atau Rp 507,68 triliun. Ran rata-rata kota sebesar 70,09 persen atau Rp 115 triliun.

"Kepada Pemprov dan Pemkab/Pemko, dengan waktu yang tersisa, agar dapat menggenjot dan memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 ini," imbaunya.

Sementara itu, Agung Widiadi menyampaikan, laju pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2021 diperkirakan berada di atas 5,0 persen. Hal ini didukung oleh menguatnya aktivitas konsumsi, investasi dan masih tingginya ekspor, seiring terkendalinya kondisi pandemi Covid-19. (*/bi)