KPK Lakukan 4 OTT dalam Sebulan, ICW Sebut Begini

JAKARTA, binews.id -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan mengembangkan kasuskorupsi BansosCovid-19. Hal tersebut disampaikan menyusul empat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukanKPKdi awal tahun.
"ICW turut mengingatkan kepada KPK, selain OTT, lembaga antirasuah itu juga harus membuka lembar perkara lama yang belum dituntaskan, misalnya korupsi bansos," kata penelitiICWKurnia Ramadhana dalam keterangan, Ahad (23/1).
Perkara tersebut telah menjerat mantan menteri sosial Juliari Batubara dan diduga masih menyebut beberapa nama lainnya. ICW menilai, ada kesan kalau lembaga antirasuah itu enggan mengembangkan lebih lanjut perkara tersebut.
Kurnia mengatakan, KPK jangan hanya mementingkan kuantitas dalam penanganan kasus korupsi namun harus juga melihat bagaimana kualitas penanganan perkaranya. Menurutnya, serupa dengan beberapa waktu lalu ketika KPK meringkus dua mantan menteri, yakni Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, banyak pihak mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga: Pemkab Solok Gelar Sosialisasi Antikorupsi PPDB untuk Kepala Sekolah dan Komite
"Namun, seiring perjalanan waktu, ternyata banyak ditemukan kejanggalan yang berujung pada lambatnya penanganan, ketidakmauan mengembangkan perkara hingga pemberian tuntutan ringan," katanya.
Meski ICW menilai positif kinerja penindakan yang ditunjukan KPK, Kurnia mengatakan, hasil kerja keras para Penyelidik yang layak untuk diapresiasi. Dia melanjutkan, ke depan ICW berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam pengusutan sebuah perkara korupsi.
"Termasuk pejabat tinggi KPK sebagaimana sering terjadi dan terlihat dalam beberapa perkara sebelumnya," katanya.
KPK memang telah meringkus Bupati Langkat di Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-angin. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Wakil Bupati Solok Ikuti Rapat Strategis Bersama Menteri P2MI dan Kepala Daerah se-Sumbar
Sebelumnya, lembaga antikorupsi itu juga telah menciduk Wali Kota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi alias Bang Pepen. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus gratifikasi dan suap lelang jabatan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pertahanan Nasional di Tengah Geopolitik Global
- Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
- SPPG Polri: Langkah Strategis Presiden Prabowo untuk Gizi Rakyat
- Presiden Prabowo Sebut Polri Harus Tetap Tangguh, Bersih, dan Berpihak kepada Rakyat
- Ini Penampakan Uang Rp11,8 Triliun yang Disita Kejagung dari Wilmar Group
Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
Hukum - 04 Agustus 2025
Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Hukum - 01 Agustus 2025
Didukung Penuh PSSI, FFI Persiapkan Timnas untuk SEA Games 2025
Nasional - 13 Agustus 2025