Terkait Mobnas Pimpinan DPRD, Syamsul Bahri:Batalkan! Gunakan Uangnya Rehab Rumah Rumah Korban Gempa

PADANG, binews.id --Anggota DPRD Sumbar dari PDI Perjuangan, Syamsul Bahri, mengucapkan terima kasih atas respon dan sikap Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang tetap menggunakan mobil dinas yang lama. Secara tersirat Ketua DPRD Sumbar sudah menyatakan menolak kendaraan tersebut alias tetap menggunakan kendaraan dinas yang lama.

"Sekarang kita belum tahu dan belum mendengar bagaimana sikap dari tiga orang Wakil Ketua DPRD lainnya apakah mereka tetap berkeinginan mobil dinas baru atau tidak," kata Syamsul Bahri saat ditanya soal respon Ketua DPRD yang menyatakan tetap menggunakan kendaraan dinas yang lama dan bagaimana respon para Wakil Ketua DPRD yang lainnya, apakah tetap bernafsu ingin mobil dinas baru atau tidak.

Dari pemberitaan, ia ketahui bahwa sikap Ketua DPRD sudah jelas dan tegas akan tetap menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada. Namun ia belum mendengar sikap tiga Wakil Ketua DPRD yang lainnya. "Mobil dinas baru itu juga diperuntukkan untuk masing masing Wakil Ketua DPRD. Begitu juga dengan pandangan Fraksi fraksi lain, juga belum kita dengar apakah mereka setuju atau tidak," kata Kader PDI Perjuangan dapil Pasaman dan Pasbar ini bertanya.

Syamsul memahami, secara aturan tidak ada yang salah dari pengadaan mobil dinas ini, semua proses dari perencanaan sudah dilalui sesuai mekanisme. Namun dalam perjalanan kondisi berubah terutama dengan terjadinya bencana gempa di Pasaman dan Pasaman Barat yang menimbulkan korban jiwa dan korban materil yang tidak sedikit. Rakyat di dua kabupaten tersebut sedang berduka, sementara pimpinan DPRD bermobil dinas baru, tentu tidak elok, waktunya menjadi tidak tepat sekarang ini.

Baca juga: Syamsul Bahri Sosialisasikan Perda No 9 Tahun 2019 di Pasaman Barat

"Mumpung belum dibeli atau masih dalam proses pengadaan di ULP alangkah baiknya dibatalkan dulu sebagai wujud simpati kita. Tapi putusannya tetap ada di tangan pimpinan DPRD yang empat orang itu. Pengadaan mobil tersebut bisa saja dibatalkan melalui keputusan politik anggaran bila semua Fraksi yang ada di DPRD menolak dengan tegas kelanjutan lelangnya. Setahu saya yang menolak itu baru PDI Perjuangan dan Gerindra," jelas mantan Ketua Komisi I ini.

Dijelaskan Syamsul Bahri, bila lelang dibatalkan maka uang Rp3,5 miliar itu akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan dapat dimanfaatkan untuk belanja belanja yang lebih berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Dananya bisa diperuntukkan untuk membantu pembangunan atau rwhab rumah warga yang roboh karena gempa melalui belanja tak tertuga. Masukkan saja Rp3,5 miliar tersebut ke pos belanja BTT di perubahan APBD 2022 nanti, kemudian dialokasikan untuk belanja rehab rumah masyarakat yang rusak berat karena terkena gempa di Pasamana Barat dan Pasaman," harapnya.

Sikap PDI Perjuangan sudah jelas bahwa, kita minta batalkan pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Sumbar itu dan alihkan uangnya untuk merehab dan membangun rumah rumah warga yang rusak akibat gempa di Pasaman Barat dan Pasaman, pinta Syamsul kembali menegaskan sikap Partainya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang saat ini dalam proses

Baca juga: Masifkan Keterbukaan Informasi, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri Konsisten Dukung KI

Mereka adalah Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra (sudah menyatakan tidak akan men erima), kemudian untuk Irsyad Syafar (Partai PKS), Suwirpen Suib (Partai Demokrat) dan untuk Indra Dt Rajo Lelo (Partai PAN) masing-masing satu mobil.

Penulis: Imel
Editor: BiNews