Putusan Komisi Informasi Bisa Digugat ke PTUN

PADANG, binews.id -- Komisi Informasi (KI) Sumbar berdasarkan kewenangan yang diberikan UU 14 tahun 2008 melahirkan putusan terhadap sengketa informasi publik.
"Sehingganya di Komisi Informasi ada Persidangan Penyelesian Sengketa Informasi Publik yang dilakukan oleh Majelis Komisioner ditetapkan oleh ketua komisi informasi didampingi oleh panitera atau panitera pengganti. Penegakan hukum terkait keterbukaan informasi publik di komisi informasi itu disebut ajudikasi non litigasi," ujar Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Sumbar, Adrian Tuswandi, Selasa 15 Maret 2022 di Padang.
Putusan KI dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum itu kata Adrian punya implikasi hukum bagi para pihak bersengketa informasi publik.
"Melaksanakan atau mengajukan keberatan. Putusan Majelis Komisioner KI Sumbar itu bisa diajukan keberatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 48 UU 14 Tahun 2008 junkto Pasal 60 Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik,"ujar Adrian yang menjadi Komisioner KI Sumbar sejak 2014.
Baca juga: Kantor Pertanahan Pasaman Barat Kalah dalam Sidang PTUN, 116 SHM Dibatalkan
Pengakuan keberatan atas putusan Majelis Komisioner itu bisa dilakukan oleh para pihak 14 hari kerja setelah putusan diterima.
"Tapi setelah 14 hari kerja putusan diterima tidak ada para pihak yang keberatan maka putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tak dilaksanakan putusan KI ini, maka pemohon bisa menempuh permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri tempat termohon atau badan publik berdomisili, dasarnya Perma RI Nomor 2 Tahun 2017,"ujar Toaik biasa Adrian dipanggil banyak kalangan di Sumbar.
Adrian mengingatkan ini karena sudah banyak Komisi Informasi Sumbar melahirkan putusan sidang penyelesaian sengketa informasi publik.
Senin dan Selasa ini saja KI Sumbar menggelar sidang sengketa untuk lima register.
Baca juga: Ryantoni Gugat Transparansi SDIT Cahaya Hati ke KI Sumbar
"Ya, ada lima register kita sidangkan Senin dan Selasa ini, dua register sidang sengketa dengan agenda putusan, dan Senin kemarin juga ada satu sidang pemeriksaan awal diputusselakan oleh majelis," ujar Adrian.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Sinergi Polri, LKAAM, dan Pemerintah Sumbar Wujudkan Keamanan dan Kesejahteraan Berbasis Kearifan Lokal
- Gubernur Mahyeldi Instruksikan Penertiban Tambang Ilegal di Sumbar
- Ribuan Gram Sabu dan Ganja Dimusnahkan Polda Sumbar, Kapolda: Perang Narkoba Tak Bisa Ditawar
- Polisi Bongkar 37 Kasus Narkoba, Sita 50 Kg Sabu dan 49 Kg Ganja di Sumbar
- Rentang 3 Hari, BNNP Sumbar Ungkap Dua Kasus Besar Narkoba
Tahapan Presentasi Monev KI Sumbar Berjalan Sukses
Kota Padang - 18 Oktober 2025
Kota Tua Padang Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Unggulan 2026
Kota Padang - 17 Oktober 2025