Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Dharmasraya

PULAU PUNJUANG, binews.id -- Komite IV DPD RI, sambut baik aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan para walinagari di Dharmasraya yang mengikuti Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Senator Indonesia ini juga menyarankan BPKP Sumatera Barat untuk menyosialisasikan tentang kesepakatan BPK RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Ini dimaksudkan agar walinagari memahami untuk tidak memaksakan penerima BLT Dana Desa harus 40 persen sesuai Peraturan Presiden No.104 tahun 2021.

"Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pajak dan Pungutan Lain, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM serta Statistik, pada masa sidang ini melakukan tugas Pengawasan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang difokuskan pada Kebijakan Dana Desa pada masa Pandemi," ujar Koordinator Kunjungan Kerja DPD RI ke Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H, di auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Jumat 19 Maret 2022.

Pada tahun 2020, kata Leonardy, terjadi pandemi covid-19. Dana desa mengalami refocussing, terjadi pemotongan terhadap dana desa. Pada tahun 2021 begitu juga. Sedangkan pada 2022 ada peraturan presiden yang mewajibkan 40 persen dana desa digunakan untuk BLT Dana Desa. Sebanyak 8 persen untuk penanganan covid-19. "Iya begitu pak wali," ujar Leonardy kepada walinagari se-Dharmasraya yang dijawab ya secara serentak. Giliran ditanya anggaran untuk pembangunan fisik, para walinagari tersebut serentak menjawab tidak ada lagi.

Dikatakan Leonardy kedatangan mereka ke Dharmasraya ada beberapa faktor. Dharmasraya tercepat dalam melaksanakan pembagian BLT Dana Desa pada 2021. Dan pada 2022, BLT Dana Desa tahap pertama sudah pula diberikan.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Leonardy juga menyebutkan bahwa Komite IV sesuai tugasnya juga tengah fokus dalam pengawasan Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Khusus implementasi Satu Data Indonesia. Maka tak ada salahnya mengungkapkan dalam forum ini tentang prestasi Dharmasraya di bidang Statistik. Pada tahun 2021, Bappenas mengadakan lomba provinsi statistik dimana juaranya adalah Sumatera Barat. Dharmasraya punya dua kecamatan statistik. Keduanya adalah Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Pulau Punjung. Lebih menariknya lagi, satu nagari di Dharmasraya telah dinobatkan sebagai nagari statistik pertama di Indonesia yaitu Nagari Sungai Duo ini ditetapkan sebagai nagari statistik pada tahun 2019.

Pada Mei 2021 lalu juga diluncurkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Sumbar. Peluncuran ini dihadiri oleh Kepala BPS RI. "Hadirnya nagari statistik dan desa cantik di Sumbar membuat perangkat nagari/desa mendapat peningkatan kemampuan di bidang statistik. Sehingga data-data yang diperoleh di lapangan bisa lebih berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan nagari/desa," tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Lebih jauh Leonardy mengatakan kepada rombongan Komite IV yang dipimpin oleh ketuanya H. Sukiryanto, S.Ag bahwa Dharmasraya sudah ada sejak 1183 M. "Banyak raja-rajanya, yang saya sebutkan satu diantara Raja Dharmasraya yang terakhir adalah Adityawarman. Di masa Adityawarman inilah Kerajaan Dharmasraya ke Pagaruyung," ujar Leonardy disambut kagum oleh Ketua Komite IV H. Sukiryanto, S.Ag dan rombongan yang terdiri dari H. Darmansyah Husein (Wakil Ketua), Novita Anakotta, SH, MH (Wakil Ketua), Sudirman, Dra. Elviana, M.Si, Arniza Nilawati, SE, MM, KH. Ir. Abdul Hakim, MM, Haripinto Tanuwidjaja, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., L.LM, H. TB. M. Ali Ridho Azhari, SH, MH, H. Bambang Santoso, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, Hilda Manafe, SE, MM, Asni Hafid, Dr. Muhammad J. Wartabone, SH., MM, Dr. H. Adjiep Padindang, SE, MM, Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si, Ajbar dan Ikbal HI Djabid, SE, MM.

Kepada Sekda yang mewakili Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, Leonardy tak lupa menceritakan hasil kunjungannya ke Jembatan Sungai Dareh pagi Jumat, 18 Maret 2019. "Ada yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Di pondasi jembatan ada kayu-kayu besar yang hanyut dan tertahan di pondasinya. Nanti akan diinformasikan ke PUPR agar kayu-kayu itu tidak tersangkut lagi di pondasi jembatan itu," ungkapnya.

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Luncurkan Kampung Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada Bersih 2024

Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto, S.Ag, mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah disambut dengan baik oleh Pemkab Dharmasraya. Dikatakannya pembinaan dan pengelolaan dana desa dilakukan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Keuangan fokus pada pembiayaan dana desa sebagaimana salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN.

Penulis: Imel
Editor: BiNews