KI Sumbar Gelar Sidang Ditempat, Sengketa Penyelamat Keuangan Negara Ditolak

"Ada unprosedur atas permohonan sengeketa pemohon, seperti alasan mengajukan keberatan dan permohonan sengketa, surat pemohon mengatakan tidak pernah ditanggapi termohon, untuk itu pendapat saya register 36 tahun 2021 ini diputus-selakan saja," ujar Arif Yumardi.

Nofal Wiska juga menemukan fakta adanya lewat waktu pemohon mengajukan sengketa informasi publik.

"Legal standing terpenuhi, kompetensi Komisi Informasi terpenuhi, tapi jangka waktu tidak terpenuhi. Pemohon lupa ketika jawaban keberatan disampaikan badan publik, maka saat itu, jika pemohon tidak puas waktu mengajukan sengketanya 14 hari kerja sejak keberatan dijawab termohon. Tapi pemohon menghitung 30 hari kerja, ini fakta jangka waktu tidak tercapai,"ujar Nofal Wiska.

Baca juga: Ini Pimpinan Definitif DPRD Sumatera Barat Periode 2024-2029, Didominasi Wajah Muda

Adrian Tuswandi menegaskan putusan sela sengketa informasi publik tidak kiamat bagi hak untuk. tahu.

"Persidangan awal adalah memeriksa dan menggali formil, tidak menyangkut pokok atau materil sengketa, putusan sela penting karena ini menentukan berkekuatan hukum tetapnya putusan majelis komisioner nantinya," ujar Adrian.

Akhirnya, dengan prinsip cepat, mudah dan berbiaya murah, sidang ditempat Komisi Informasi Sumbar di Ruang Sidang Bawaslu Tanah Datar, Andrian membacakan putusan sela menolak register 36 yang diajukan pemohon.

"Majelis berkesempulan syarat formil tak terpenuhi dan majelis memutuskan menolak register 36 tahun 2021. Untuk berkas lengkap sesuai ketentuan Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kami serahkan korspondensi panitera kepada para pihak, " ujar Adrian menyatakan sengketa PKN dan Walinagari Lubuk Jantan selesai. (*/rel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews