Bupati Pesisir Selatan Siap Laksanakan P3DN Untuk Ekonomi Daerah

PESISIR SELATAN, binews.id- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan telah membentuk tim untuk akselarasi percepatannya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional di tengah pandemi COVID-19, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran Presiden tentang P3DN.
"Artinya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan komit dalam pelaksanannya," ujar bupati usai pertemuan dengan presiden saat acara puncak Aksi Afirmasi sekaligus Rakornas Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali.
Dalam pertemuan turut hadir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola
Pada acara yang berlangsung dari 23-25 Maret 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menugaskan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul menghadiribusiness matchingsecara virtual.
Dalam arahannya presiden meminta seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi supaya membelanjakan paling sedikit 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyerap produk dalam negeri.
Dari simulasi perhitungan 40 persen belanja untuk produk dalam negeri yang ada pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah nilai transaksinya diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Dengan porsi belanja 40 untuk produk dalam negeri tersebut Presiden optimis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat hingga 1,71 persen.
Baca juga: Semen Padang Kirim TRC dan Dirikan Posko Trauma Healing untuk Korban Banjir Pessel
Namun kenyatannya menurut Presiden saat ini masih banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang cenderung belanja produk impor dalam pengadaan barang dan jasa.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Komisi I DPRD Sumbar Lihat Praktik SPBE Dinas Kominfo Pessel
- Kunker ke SAMSAT Pessel, Ketua DPRD Sumbar: Lakukan Pemetaan Kendaraan untuk Optimalisasi PAD
- Atur Harga Sawit Kebun Rakyat, Sembilan Anggota DPRD Pessel Usul Bentuk Perda
- Anggota DPRD Sumbar Zarfi Deson Terima Kunjungan Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan
- Sungai Kuyuang dan Sungai Gemuruh Dukung Syafrizal Ucok Jadi Anggota DPRD Sumbar