Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Usul Pemutihan Pajak Kendaraan yang Menunggak di Sumbar

"SILPA tahun 2021 tercatat Rp.483,6 Miliar lebih, dimana angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp 260,8 Miliar. Kecenderungan SILPA yang membengkak ini membuat kami khawatir dan sedih juga. Fraksi Partai Gerindra merasa sedih, karena disaat kita susah mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah, tapi duit yang ada saja, yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyaraat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik," kata Mesra.

Politisi asal Kota Padang Panjang itu meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan membengkaknya SILPA. "Kalau tidak ada, maka kami khawatir SILPA 2022 akan semakin besar lagi," tambah dia.

Pada kesempatan itu, Gerindra juga mempertanyakan soal tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat berkaitan dengan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu.

Baca juga: DPRD Sumbar Bahas Jawaban Gubernur Soal Perubahan APBD dan Penyertaan Modal Jamkrida

"Dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK kembali menyinggung persoalan ini, dimana disebutkan bahwa masih ada kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp 5,4 Miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih. Mohon kejelasan Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan?" tanya Mesra lagi.

Secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Pandangan umum ini merespon Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, tiga hari sebelumnya.**

Penulis: Imel
Editor: BiNews