Paripurna DPRD Batu Bara, Fraksi Partai Golkar Soroti KUAS RAPBD 2023

BATU BARA, binews.id --Secara umum, DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Golkar (FPG) berkesimpulan bahwa rancangan KUAS yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, namun melalui juru bicaranya, Rizky Aryetta, memberi sorotan tajam.

Pandangan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota KUAS-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Ismar Khomri,SS, Selasa, (12/07/2022).

Berkaitan dengan pembangunan kantor Bupati Batu Bara yang sudah direncanakan dan dianggarkan sejak tahun 2020, dimana kegiatannya bersifat tahun jamak (multiyears), FPG memandang harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah.

Demikian pula penganggaran kegiatan tahun jamak disebutkan FPG harus berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah.

Baca juga: Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga

"Kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, FPG meminta penjelasan terkait sub kegiatan pembangunan kantor Bupati", tegas juru bicara FPG Rizky Aryetta.

Dalam nota KUAS PPAS RAPBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023, dicantumkan target dan asumsi pendapatan daerah Rp. 1.161.535.757.177. Target belanja daerah Rp. 1.186.008.182.020.

Dari sini dapat dilihat bahwa target belanja melebihi target pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 24.472.424.843.

FPG menyoroti target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Baca juga: Disdikbud Kota Padang Jalin Kerja Sama Pengelolaan Keuangan dengan BRI

FPG setelah membaca KUAS PPAS RAPBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dan mencermati tabel target pendapatan daerah melihat adanya ketimpangan dalam penetapan target pajak daerah dan target retribusi daerah yang keduanya merupakan komponen dalam perhitungan pendapatan daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews