DPRD Sumbar Setujui Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Perubahan 2022

PADANG, binews.id - DPRD Sumbar menyetujui rancangan nota pengantar APBD Perubahan 2022 yang disampaikan Gubernur Sumbar dalam sidang paripurna, Senin (15/8/2022).

Ketua DPRD Sumbar Supardi yang memimpin paripurna menyampaikan hal ini untuk kepentingan masyarakat dengan berbagai program, yang berada pada setiap dinas yang ada. DPRD Sumbar bersama pemerintah tidak mau menunda penetapan anggaran perubahan atau anggaran induk, agar tidak menjadi kendala pada pembangunan Sumatera Barat.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Buka Bimtek Pendidikan Politik untuk Tokoh Masyarakat Kota Padang

Supardi yang di dampingi wakil ketua Suwirpen Suib, mengatakan pembahasan dan penetapan anggaran tertuang dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan Perubahan APBD dapat dilakukan, apabila pelaksanaan APBD tidak sesuai asumsi KUA, baik terhadap belanja maupun pendapatan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan kegiatan, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan, keadaan darurat dan keadaan bencana.

"Melihat perkembangan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat selama 6 (enam) bulan terakhir, realisasi anggaran yang termuat dalam laporan realisasi semester I, belumlah maksimal, dimana realisasi pendapatan baru sebesar 49,10 % dan realisasi belanja sebesar 25,60 %," tutur Supardi saat memimpin sidang paripurna, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Sekda Kabupaten Solok Medison Tegaskan Tudingan Miring Tentang Politik Praktis Pilkada 2024

Disamping itu, sesuai dengan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, terdapat kelebihan SILPA yang ditargetkan pada Tahun 2021 yang harus digunakan pada pada Tahun 2022. SILPA yang direncanakan sebesar Rp. 300.000.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 483 milyar lebih.

Memperhatikan kondisi dan perkembangan pelaksanaan APBD selama semester I, maka APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya dalam Pasal 162, dijelaskan pula bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan berdasarkan

Perubahan RKPD.

Baca juga: Vasko Ruseimy Ungkap Dua Tokoh Panutan dalam Karier Politiknya: Prabowo dan Dasco

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebelum dilakukan pembahasan, semua Ranperda dan Ranpergub dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Kementerian Hukum dan HAM.

Penulis: Imel
Editor: BiNews