Bakal Calon DPD RI Miliki Dua Ribu Dukungan Suara

Terutama dalam aspek dukungan karena sebelum mereka mendaftar hal yang harus dipenuhi adalah mereka harus lulus memenuhi persyaratan baik syarat administrasi maupun faktual.

Untuk Sumbar, sambungnya, karena jumlah DPT antara 1-5 juta, maka dukungannya sekurang-kurangnya 2.000 tersebar, dan lebih dari 50 persen kabupaten kota. Dikarenakan Sumbar ada 19 kabupaten kota sekurang-kurangnya tersebar di 10 kabupaten kota.

"Pendaftaran belum, karena pendaftaran dibuka bulan Mei 2023. Sekarang baru penyerahan dukungan pada 16 - 29 Desember 2022," ujarnya.

Baca juga: Andre Rosiade: Hutama Karya Menang Tender Flyover Sitinjau Lauik Senilai Rp2,8 Triliun

Bakal calon tersebut menyerahkan dukungan ke KPU Sumbar, kemudian pihaknya akan dilakukan verifikasi syarat administrasi. Selanjutnya ada perbaikan hasil verifikasi administrasi, dan dilakukan verifikasi faktual, dan terakhir nantinya baru diketahui dia memenuhi persyaratan atau tidak.

"Kalau jumlahnya setelah diverifikasi administrasi dan faktual sekurang-kurangnya memenuhi 2.000 pendukung yang tercantum dalam DPT, dan tersebar di 10 kabupaten kota maka yang bersangkutan bisa mendaftar sebagai calon DPD," ucapnya.

Gebriel mengatakan, pada Pemilu 2024 ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan penyerahan dukungan maupun juga pendaftaran calon. Pertama formulir, dulunya formulir dukungan pakai materai di setiap formulir yang disusun per desa kelurahan atau nagari, namun pada Pemilu 2024 ini KPU memberikan kemudahan yaitu tidak menggunakan materai.

Kedua, dulunya proses pencalonan itu dilakukan secara konvensional bakal calon menyerahkan hard copy ke KPU provinsi baik surat pendaftaran, surat pernyataan maupun dokumen dukungan seperti KTP. Maka pada 2024 ini semuanya menggunakan aplikasi, data-data di input ke dalam sistem informasi pencalonan DPD.

Kemudian untuk dokumen di unggah, sehingga lebih mudah bagi bakal calon DPD yang tidak perlu lagi untuk mengumpulkan dukungan dalam bentuk hard copy. Jadi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk verifikasi faktual, katanya, dulunya sensus yang semua dukungan itu akan didatangi petugas verifikasi faktual KPU, kalau tidak ditemui, dikumpulkan, dan jika tidak bisa dikumpulkan di video call.

"Namun sekarang lebih mudah dengan menggunakan metode sampling dengan rumus tracing morgan, jadi tidak semua data dukungan itu ditemui tetapi hanya nama-nama tersampel yang akan didatangi dan ini lebih memudahkan teman-teman bakal calon DPD tanpa mengurangi substansi," ucapnya. (Mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews