Komisi II Lakukan Penyempurnaan Draf Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan

PADANG, binews.id --Untuk menyempurnakan muatan draft Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Rabu (11/1) siang digelar seminar dengan mengangkat tema, "Optimalisasi Sektor Perkebunan di Provinsi Sumbar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, dengan Memperkuat Tata Kelola Komoditi Unggulan Bidang Perkebunan".

DPRD Sumbar melalui Komisi II DPRD tengah menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan.Regulasi ini disusun sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani. Hal ini supaya para petani, terutama petani swadaya atau petani mandiri bisa terlindungi dan lebih sejahtera.

Seminar ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap usaha di bidang perkebunan. Mulai dari pemilik pabrik, pemilik kebun, asosiasi petani, dan petani itu sendiri.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat membuka jalannya seminar menyampaikan, penguatan sektor pertanian melalui mengelolaan dengan baik komoditi yang dianggap unggul sangat perlu dilakukan pemerintah daerah. Melalui upaya ini diharapkan sektor pertanian bisa bersaing dengan sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi karena pandemi sudah menurun.

Baca juga: Kepala Daerah Terpilih Akan Dilantik Presiden 20 Februari 2025 di Jakarta

"Adapun tujuan utama pembentukan Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan adalah, untuk melakukan perlindungan kepada para petani swadaya atau mandiri, yang selama ini belum mendapatkan harga yang layak dari usaha yang mereka jalankan. Diharapkan dengan lahirnya Perda ini bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi petani," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumbar Jufri Nur mengatakan, dengan terbentuknya Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan, hendaknya pengesahannya menjadi Peraturan Daerah bisa disegerakan. Sebab ini sangat akan menguntungkan bagi petani, terutama untuk petani swadaya.

"Dalam penyusunan Ranperda ini diharapkan juga Komisi II DPRD Sumbar sebagai tim pembahas melihat secara mendetail terhadap aturan yang lebih tinggi sebagai rujukan," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Gambir (APG) Kabupaten Limapuluh Kota Alfianto memberi masukan, untuk komoditi gambir, sudah cukup lama harga tidak berpihak kepada petani. Kian hari kebutuhan petani kian meningkat, baik dari segi harga-harga, maupun bahan pokok untuk kelangsungan hidup mereka. Sementara gambir sebagai salah satu komoditi yang digadang-gadang 80 persen bersumber dari Sumatera Barat tidak memberikan jaminan untuk petani yang berusaha di bidang ini.

Baca juga: Ricky Carnova Pimpin Apel Pagi, Sampaikan Kinerja dan Pencapaian Pemkab Solok

"Oleh sebab itu, dengan adanya Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan, gambir diharapkan menjadi komoditi yang bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah," terangnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews