Di Bukittinggi Pakaian Dan Tempat Dagangan PKL Di Seragamkan

BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi menyarankan pada Pedagang Kaki Lima ( PKL) yang berjualan di kawasan pasar atas dan Jam Gadang untuk mengumpulkan biodata, seperti KTP dan KK paling lambat akhir Januari ini, karena awal bulan depan aturan akan diberlakukan.
Hal itu disampaikan Walikota Bukittinggi Erman Safar, didampingi Kasat pol PP kota Bukittinggi Efriadi, Kadis Koperasi dan UKM Wahyu Bestari, Kadis pariwisata dan kebudayaan Aprilia,
dalam pertemuan dengan 490 orang Pedagang Kaki Lima ( PKL) di Balairung Rumah Dinas Walikota, Belakang Balok, Bukittinggi, Kamis (26/01).
Pertemuan dengan pedagang kaki lima (PKL), untuk diberikan bekal nilai-nilai kebudayaan, tampilan PKL ke depan pakaian adat agar tampak jelas pedagang yang resmi atau tidak sekaligus menjadi penarik pengunjung berwisata ke Bukittinggi.
Baca juga: BPS Gelar Pembinaan Statistik Sektoral Kota Bukittinggi Tahun 2024
Pedagang pria akan memakai baju Taluak Balango berwarna hitam (baju khas Minang Kabau), dengan celana batik dan pakai deta untuk penutup kepala.
Sementara pedagang yang perempuan memakai baju kurung atau gamis warna hitam, dan diberi tanda pengenal resmi, jelas Wako.
Hasil pendataan, tercatat lebih kurang 490 PKL dengan berbagai jenis dagangan lokasi berjualan di Jalan Cindua Mato, Jalan Minangkabau, Pasar Atas, Pasar Lereng, Jenjang Gudang dan khususnya seputaran Jam Gadang.
Wako berharap dari pertemuan itu, para PKL dapat menyepakati aturan tata kelola berjualan di seputaran Pasar Atas,terutama di kawasan pedestrian Jam Gadang untuk kebaikan dan kenyamanan pengunjung Kota Bukittinggi.
Baca juga: Stasiun Lambuang Bukittinggi Diresmikan Menteri BUMN Erick Tohir
"Tujuan penataan ini untuk kebaikan Kota Bukittinggi khususnya dalam sektor perdagangan dan pariwisata, sebab Bukittinggi merupakan salah satu yang dikunjungi banyak wisatawan," jelas Wako
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi