Satpol PP Kota Bukittinggi Akan Tertibkan Baliho dan Spanduk Caleg Yang Melanggar Perda

BUKITTINGGI -Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi, mulai menertibkan sejumlah baliho dan spanduk sosialisasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang melanggar Perda No 3 tahun2015, karena dipasang di fasilitas umum.
Kepala Satpol PP Bukittinggi, Joni Feri, menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 11 huruf c yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun dipohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
Dengan dasar itu, Satpol PP bergerak untuk melakukan penertiban yang dimulai , Selasa (24/10) hingga beberapa hari kedepan, ujarnya.
"Mulai Hari ini (Selasa,24/10),hingga beberapa hari kedepan kita akan menertibkan spanduk, banner dan baliho para bacaleg yang berada di tempat tempat umum serta di fasilitas umum sesuai dengan perda 03 tahun 2015 tentang trantibum," ungkap Joni Feri.
Lebih lanjut Kasatpol PP Joni Feri mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, Pemko Bukittinggi telah mengirim surat pemberitahuan kepada seluruh partai yang ada di Kota Bukittinggi. Seluruh partai diminta untuk mematuhi Perda nomor 03 tahun 2015, karena hingga saat ini, belum ada titik yang ditetapkan pemerintah bersama KPU, untuk menjadi lokasi kampanye ataupun untuk memasang spanduk dan baliho.
"Kami sudah kirim surat pemberitahuan sejak tanggal 10 0ktober 2023 lalu kepada seluruh partai, agar mempedomani perda 03 tahun 2015. Diharapkan jika ada spanduk, baliho para bacaleg masing masing partai yang melanggar dan masih berada di fasilitas umum dibuka oleh masing-masing partai. Kita sudah memberi waktu lebih 14 hari agar masing masing partai untuk membuka atau memindahkan baliho spanduk banner tersebut. Hari ini kita mulai menertibkan baliho spanduk yang masih berada di fasilitas umum," ungkapnya.
Untuk itu, Pemko Bukittinggi mengimbau kepada seluruh partai dan seluruh bacaleg, agar mempedomani perda 03 tahun 2015 tentang trantibum. Apabila masih terdapat spanduk dan baliho banner berada di fasilitas umum untuk segera dibuka atau dipindahkan, pungkas Joni Feri (Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi