Anggota FPKS Nevi Zuairina Menolak PMN dan Dana Talangan

JAKARTA, binews.id -- Pembahasan PMN dan dana Talangan yang terus digesa di DPR Komisi VI masih banyak pertentangan karena menjadi bagian sensitif penyaluran APBN sebesar Rp 152,15 triliun, dengan 3 mekanisme, yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.

Anggota FPKS Nevi Zuairina menolak PMN tahun 2020 yang diberikan kepada perusahaan pelat merah sebesar Rp 25,27 triliun, sebagai modal langsung kepada BUMN dan dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun, dalam bentuk jaminan karena masih banyak kejanggalan yang perlu diperjelas.

Baca juga: Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan

PMN (tahun 2020) akan diberikan kepada 4 BUMN, yakni : PT Hutama Karya Rp.11 trilyun (ada tambahan Rp.7,5 triliun dari sebelumnya Rp.3,5 triliun); PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 6 triliun; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp.2,5 triliun (tambahan PMN dari Rp.1 triliun menjadi Rp.2,5 triliun) ; PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 500 miliar.

Sedangkan Dana Talangan akan dicairkan untuk 5 BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Rp.8,5 triliun, PT KAI Rp.3,5 triliun, Perumnas Rp.65 miliar, Krakatau Steel Rp.3 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara (PN) Rp.4 triliun.

Baca juga: Nevi Zuairina Hadiri Tarhib Ramadan di SMPIT Cahaya Madani Lubuk Sikaping

"Saat ini kan masa pandemi yang memberi dampak langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan jumlah sangat banyak. Tapi kecenderungan alokasi anggaran negara lebih condong pada penyelamatan perusahaan besar. Mestinya seimbang antara penyelamatan usaha rakyat dengan penyelmatan usaha negara. Sehingga tidak ada kecurigaan, regulasi keuangan di masa pandemi ini banyak yang membonceng di belakang", kritis Nevi.

Politisi PKS ini lebih meminta kepada pemerintah agar untuk tahun ini, fokus APBN untuk memperkuat jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak wabah. Keberlanjutan dalam pemberian bantuan langsung, setidaknya sampai akhir tahun 2020 menjadi penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat terdampak. Beban rakyak banyak yang tidak melakukan pengukuran, padahal ancaman penularan virus pada gelombang kedua akibat new normal mesti menjadi kewaspadaan bersama.

Baca juga: Nevi Zuairina Usul Koperasi sebagai Solusi Distribusi LPG 3 Kg untuk Minimalkan Kebocoran dan Perkuat Pengawasan

"Saya menyarankan pemerintah, agar tidak lagi menambah hutangnya. Asumsi APBN Darurat Corona ini sudah sangat membingungkan. Semula Rp. 405,1 triliun yang kemudian dikoreksi menjadi Rp. Rp 677,2 triliun. Tidak berapa lama ada revisi menjadi Rp 695,2 triliun. Dan paling terbaru muncul lagi perubahan menjadi 905,1 triliun. Ini menunjukkan betapa pusingnya pemerintah mengelola keuangan negara sehingga terlihat lucu", saran Nevi.

Nevi melanjutkan, dari pada pemerintah menambah lagi hutang, sebaiknya tunda dulu alokasi anggaran dengan jumlah besar seperti PMN dan dana talangan ini. Pada penggunaan APBN, sebaiknya disesuaikan tingkat kemampuan keuangan negara dengan menyesuaikan urgensi atau tingkat keterdesakan dari masing-masing BUMN.

Penulis: Imel
Editor: Imel