DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

"Terkait dengan pelaksanaan pengerjaan pembangunan Sport Center, kami meminta penjelasan, sudah sejauh mana progresnya," tegasnya.
Sedangkan Fraksi PBB-PKS, Drs. Aditiawarman mengatakan, fraksinya memberikan apresiasi kepada Pemko yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut sejak 2016. Ini sebuah capaian yang membanggakan secara administrasi yang harus tetap dipertahankan.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan apa upaya yang dilakukan Pemko dalam pengelolaan sampah yang belakangan ini mengalami kemunduran. Penjemputan yang telat, sampah berserakan. Apalagi kondisi terkini beberapa lokasi banjir membutuhkan segera penanganan dan solusi dari pemerintah," tuturnya.
Baca juga: Kampung Manggis Wakili Padang Panjang dalam Penilaian Gerakan PKK Tingkat Provinsi
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan, Herman Datuak Batuah menanyakan kebutuhan sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan yang ada di kepala OPD sampai kelurahan. Karena ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Terkait dengan zonasi yang selalu menjadi persoalan dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru-red) kami berharap segera menyikapinya. Sehingga tidak menjadi persoalan setiap tahun ajaran," tuturnya. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Wako Hendri Arnis Sampaikan Usulan Pembangunan Prioritas ke DPR RI
- DPRD Gelar Paripurna Pengumuman Hendri-Allex Jadi Wako-Wawako Terpilih
- DPRD Gelar Rapat Paripurna HJK ke-234 Kota Padang Panjang
- Pemko dan DPRD Padang Panjang Sepakat Sahkan APBD Tahun Anggaran 2025
- Perda Perubahan APBD 2024 Resmi di Sepakati DPRD dan Pemko