Ketua DPRD Minta Gubernur Segera Bahas Perubahan APBD 2024 untuk Penanggulangan Bencana Alam

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Sumbar, Supardi, meminta Gubernur untuk segera membahas proses Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Dengan dipercepatnya pembahasan Perubahan APBD 2024, maka langkah pemetaan untuk perbaikan dampak bencana bisa segera dilakukan melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dikatakannya, dalam pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024, ada di dalamnya pos BTT yang diperuntukan untuk penanganan bencana alam. Pada APBD induk 2024, BTT dianggarkan tidak banyak.
"Jika pembahasan perubahan APBD disegarakan maka bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainya," kata Supardi saat diwawancarai, Selasa (14/5).
Ditegaskannya, perubahan APBD 2024 harus disegerakan mengingat kondisi saat ini. Disisi lain dirinya meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar melakukan kajian jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi dalam membahas lingkup kebencanaan. Untuk itu,peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada.
Baca juga: Wagub Sumbar Buka Konferensi Internasional Mitigasi Bencana di Unand
"Tentunya peta kebencanaan itu harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga langkah antisipasi dengan pemetaan-pemetaan yang dibuat bisa berjalan lebih optimal," katanya.
Dia juga meminta gubernur untuk melakukan evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, Baik itu sektor pertambangan hingga perkebunan. Eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya bencana alam.
"Dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat," katanya.
Dia juga menyoroti maraknya pembangunan yang terletak di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya di kawasan Lembah Anai. Dari awal semua telah memprediksi, DAS Lembah Anai yang dibangun berbagai wahana dan tempat usaha nantinya akan dipenuhi oleh debit air jika curah hujan tinggi.
Baca juga: APBD Perubahan Sawahlunto 2025: Pendapatan Turun, Belanja Rutin Naik, Defisit Melebar
Akhirnya sekarang dampaknya dirasakan, jalan pada daerah itu putus karena terjagan banjir.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Monev 2025, Tegaskan Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik
- Wawako Maigus Nasir Tuntut ASN Padang miliki Kompetensi Digitalisasi
- Pemko dan BAZNAS Padang Salurkan Bantuan pada Korban Kebakaran di Pemancungan
- Dorong Investasi Energi Hijau, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Punya Potensi Luar Biasa
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serahkan Bantuan Rp25 Juta kepada Korban Kebakaran Pamancungan